Kemensos genjot pencairan PKH lima daerah Aceh

Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Kementerian Sosial mengklaim, sedang menggenjot pencairan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) lima daerah masih di atas 20 persen di Aceh.

Koordinator Wilayah Aceh I PKH Kemensos, Mizar Liyanda di Banda Aceh, Senin, merinci kelima daerah tersebut, yakni Kabupaten Simeulue baru tersalurkan 63,53 persen dan Kabupaten Bener Meriah 68,54 persen.

Lalu Kabupaten Aceh Tengah telah terealisasi sekitar 70,24 persen, Kabupaten Aceh Tenggara tercatat 72,11 persen, dan Kabupaten Aceh Selatan telah dicairkan sekitar 74,66 persen.

"Sedangkan 18 daerah di Aceh, ada yang telah dicairkan semua oleh keluarga penerima manfaat 100 persen seperti di Kota Lhokseumawe. Hingga pekan lalu PKH 23 daerah di Aceh, tingggal 8,96 persen lagi," katanya.

Ia mengatakan, keterlambatan realisasi bantuan sosial PKH tahap pertama tahun ini, karena terjadi kendala di bank penyalur terutama mayoritas di Aceh wilayah Tengah.

Seperti diketahui, jumlah dana bansos PKH yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp1,89 juta, dan pencairan tahap pertama tahun ini diberikan Rp500 ribu.

"Kendala yang dihadapi, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bansos PKH untuk di Aceh masih dalam proses distribusi. Seorang keluarga penerima manfaat harus dapatkan kartu itu," tutur Mizar.

Menteri Sosial, Idrus Marham bulan lalu mengatakan, penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai tahap pertama 2018 berjalan lancar.

"Semua berjalan lancar, tidak ada masalah. Kalaupun ada, hanya satu-dua masalah data di daerah tertentu," kata mensos.

Idrus mengatakan, permasalahan data tersebut terkait dengan perubahan status warga tidak mampu menjadi mampu maupun sebaliknya.

Namun secara umum, dia berujar, penyaluran bansos tidak menghadapi kendala. Lebih lanjut dia mengaku, Kemensos tidak ingin hanya sekedar memberikan bantuan tapi juga meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

"Kita juga berpikir, agar bagaimana status ketidakmampuan tersebut bisa ditingkatkan menjadi mampu. Karena itu kita telah mendesain beberapa program yang disebut pemberdayaan masyarakat," kata Menteri Idrus.