Tapaktuan (Antaranews Aceh) - Anggota DPRK Aceh Selatan mempertanyakan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan yang operasionalnya sudah vakum sejak 2016, padahal dana penyertaan modal mencapai miliaran rupiah sudah dikucurkan.
Sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan pada sidang LKPJ akhir masa jabatan Bupati Aceh Selatan periode 2013-2018 di Tapaktuan, Jumat, mendesak Pemkab Aceh Selatan segera menghidupkan kembali BUMD tersebut untuk menggerakkan berbagai sektor perekonomian masyarakat.
Bahkan, anggota dewan Aceh Selatan sempat meempertanyakan kepada pihak eksekutif tentang penggunaan dana penyertaan modal sumber APBK tahun 2014 dan 2015 senilai Rp3 miliar dari Rp5 miliar yang telah direncanakan.
Pertanyaan tentang peyertaan modal itu, termasuk dalam salah satu poin rekomendasi lembaga legislatif kepada Pemkab Aceh Selatan yang harus ditindaklanjuti segera.
"Perlu ditindaklanjuti segera oleh bupati tentang dana penyertaan modal senilai Rp3 miliar tersebut, kemana saja peruntukannya," ungkap Tgk Adi Zulmawar anggota dewan dari Fraksi Partai Aceh.
Pertanyaan serupa juga disuarakan kalangan pegiat LSM di Aceh Selatan. Mereka mempertanyakan atas penyebab apa, sehingga operasional BUMD Fajar Selatan yang sudah mendapat suntikan dana segar dari pemerintah daerah justru vakum dalam jangka waktu sudah cukup lama.
Kaitannya dengan usaha yang dikembangkan yakni komoditi jagung dan sawit di wilayah Trumon Raya yang hingga kini tidak jelas rimbanya, maka publik pun mempertanyakan kinerja perusahaan itu, karena anggaran negara yang telah dikucurkan harus mampu dipertanggungjawabkan secara terbuka.?
"Kini keberadaan kantornya saja sudah tidak jelas lagi, apalagi operasionalnya sudah pasti vakum. Pemkab Aceh Selatan harus memperjelas status perusahaan tersebut apakah managemennya tidak profesional bekerja atau kondisinya saat ini memang sudah pailit," kata T Sukandi, pemerhati ekonomi dan pembangunan daerah.
Direktur BUMD PD Fajar Selatan H Azwar M Nur kepada wartawan menegaskan, keberadaan perusahaan dimaksud sampai saat ini masih tetap eksis.
"Kantor sekretariat memang sedang disiapkan di Jalan T Ben Mahmud, Tapaktuan setelah habis sewa di tempat sebelumnya," ujarnya.
Sementara Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan, Dedy Yuswadi, AP yang dimintai tanggapannya oleh wartawan, seusai sidang LKPJ bupati periode 2013-2018, mengatakan, pihaknya belum tahu persis terkait persoalan BUMD tersebut.
"Belum tahu persis tentang duduk persoalannya, nantilah akan saya pelajari dulu," katanya singkat.
Dewan pertanyakan keberadaan BUMD Fajar Selatan
Jumat, 20 Juli 2018 23:04 WIB