Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa pembangunan konektivitas di berbagai kawasan Nusantara dilakukan secara sinergi multimoda dalam rangka menekan biaya logistik yang menjadi salah satu masalah ekonomi nasional.
Menteri Basuki dalam rilis PUPR di Jakarta, Senin, menyatakan pembangunan konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.
"Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina," ujarnya.
Terkait dengan pembiayaan, Menteri Basuki mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata di atas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan.
Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp548,4 triliun yang terbagi pada 2015 sebesar Rp119,6 triliun, 2016 sebesar Rp98,1 triliun, 2017 sebesar Rp106,3 triliun, 2018 sebesar Rp113,7 triliun dan 2019 sebesar Rp110,7 triliun.
Oleh karena itu, ujar dia, untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, embangunannya melalui investasi badan usaha.
Dengan demikian, lanjutnya, anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya.
Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan sebanyak 89 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan selesai pada triwulan III-2019.
"KPPIP mengestimasikan pada triwulan tiga 2019, terdapat total 89 PSN yang selesai," kata Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo dalam pemaparan di Jakarta, 27 Mei.
Wahyu Utomo menjelaskan proyek selesai tersebut terdiri dari 62 PSN yang telah selesai hingga akhir Desember 2018, 15 PSN yang selesai periode Januari-Mei 2019 dan 12 PSN yang diperkirakan selesai pada Mei-Oktober 2019.
PSN yang tercatat selesai pada Januari-Mei 2019 antara lain Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer yang menjadi bagian dari delapan ruas Trans Sumatera.
Kemudian, Palapa Ring Broadband di 457 Kabupaten/Kota melalui pola non KPBU, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Morotai dan KEK Belitung Tanjung Kelayang.
Selain itu, Bendungan Mila, Smelter Buli, Bandara Tjilik Riwut, Bendungan Gondang, Jalan Lingkar Trans Morotai sepanjang 231,84 kilometer dan Jalan Palu-Parigi sepanjang 83,6 kilometer.
Terakhir, Jalan Penghubung Gorontalo-Manado sepanjang 301,7 kilometer, Jalan Trans Maluku sebanyak tujuh ruas dan Smelter Kuala Tanjung.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengusulkan konsep "trilogi maritim" atau jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya di Jakarta, 16 Mei, mengatakan, konsep Trilogi Maritim mencakup tiga pilar, yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan. Dalam hal standarisasi pelabuhan, perlu ada kualitas standar, baik fisik maupun teknologi yang digunakan
Menteri: Pembangunan konektivitas Nusantara dengan sinergi multimoda
Senin, 3 Juni 2019 13:03 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
