Ketua DPRD jawab kritik PSI soal Formula E

Ketua DPRD jawab kritik PSI soal Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan kepada media usai melaporkan harta kekayaannya di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritik anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terpilih Idris Ahmad soal penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta.

"Silakan saja PSI mengkritik gitu loh, kita juga berpikiran ke depannya ayo kita bangun Jakarta dari sisi pariwisata, kebudayaannya, dari pembangunannya yang tujuannya untuk menghasilkan suatu pendapatan," ujar Edi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Edi menganggap kenaikan anggaran untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E dengan menyediakan "commitment fee" sebesar Rp360 miliar tidak menjadi masalah, selama nantinya dapat menghasilkan pendapatan.

Ia mengharapkan penyelenggaraan ajang balap serupa di Jakarta nantinya dapat digelar sebagai rutinitas untuk meraup pendapatan asli daerah.

Edi membayangkan bila ajang balap seperti Formula 1 dapat diselenggarakan di Jakarta, itu akan menjadi prestasi tersendiri baginya selama menjabat menjadi wakil rakyat Jakarta.

"Tapi kalau ada F1 di Indonesia, saya sebagai Ketua DPRD akan bangga punya "legacy" (warisan) sendiri, di mana F1 dari Monas, masuk ke Bundaran Semanggi naik turun, lebih keren lagi," ujar dia.

"Semua di lintasan Semanggi dapat satu pendapatan yang positif, kenapa tidak gitu loh," lanjutnya.

Sementara mengenai anggarannya, Edi menegaskan dirinya selalu terbuka dalam pembahasan anggaran APBD maupun APBD perubahan.

"Apa yang dikatakan PSI selama saya memimpin sebagai Ketua DPRD tidak pernah tertutup dengan media, dengan siapapun silahkan masuk dalam pembahasan APBD dan APBD perubahan, selama saya mimpin DPRD tidak pernah pembahasan anggaran saya tutup," kata dia.

Sebelumnya, PSI menyoroti adanya peningkatan drastis anggaran untuk ajang Formula E dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Peningkatan ini mencapai ratusan miliar rupiah.

Idris menyebut salah satu anggaran KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang memiliki kenaikan terbesar ada di Dinas Pariwisata.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019