BPK diminta optimalkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

BPK diminta optimalkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. (ANTARA/Istimewa)

Banda Aceh (ANTARA) - Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh dibawah kepala perwakilan baru yang dijabat Arif Agus tersebut, diharapkan terus mampu mengoptimalkan perannya dalam menghadirkan daya dorong kinerja pemerintah daerah.

“Peran BPK sangat penting dalam memberi daya dorong bagi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Aceh semakin baik dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat,” katanya, dalam sambutan acara sertijab kepala perwakilan BPK Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan dalam pengelolaan keuangan negara maka faktor kehati-hatian dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi, sebagai pondasi bagi tegakknya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya.

“Jika prinsip ini kita terapkan dengan baik maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan juga kian meningkat,”kata Nova.

Maka dalam situasi tersebut, katanya, akan menciptkan daya tarik investor untuk menanamkan modal di daerah paling barat Indonesia ini. Sehingga akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

“Jika investasi berkembang nisacaya ekonomi rakyat pasti semkin menggeliat. Di sinilah pentingnya peran BPK dalam memberi daya dorong kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Apalagi, kata Nova jumlah anggaran pembangunan untuk Aceh tergolong besar, maka tentu saja membutuhkan pengelolaan yang efektif. Untuk itu BPK perwakilan Aceh diharapkan terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pembangunan tersebut.

“Dengan begitu pemanfaatan anggaran akan lebih berdaya guna sehingga arah pembangunan di Aceh ini lebih tepat sasaran,” katanya.

Kemudian juga berkat pendampingan dan supervisi BPK Perwakilan Aceh, kata Nova, selama empat tahun terakhir pemerintah Aceh mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Tengecualian (WTP). Hal itu pertanda bahwa pengelolaan keuangan daerah Aceh sudah dijalankan dengan baik sesuai aturan berlaku.

Baca juga: Pemkot Banda Aceh serahkan laporan keuangan 2018 ke BPK

Baca juga: Pemerintah Aceh raih opini WTP dari BPK
Pewarta : Khalis Surry
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019