Jayapura (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Elvira Rumkabu meminta rentetan kasus Papua harus dipahami sehingga penyelesaiannya berurutan

"Jadi kalau saya melihat begini, semua rentetan peristiwa ini selalu saja setiap hari ada statment yang dikeluarkan, mulai dari peran narasi dan lain sebagainya itu semua tidak terlepas dari kejadian 15 Agustus 2019 di Malang, 16 Agustus 2019 di Surabaya sampai menyusul demo yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2019," kata Elvira di Jayapura, Jumat.

Jika dilihat, kata dia, semua itu merupakan satu kesatuan kasus yang tidak bisa dipisahkan. Kalau melihat dari konteks aman atau tidak aman, tetapi melihat dari konteks rasisme.

Baca juga: Papua Terkini - Mahasiswa Jayapura diimbau tetap lanjutkan kuliah

Baca juga: Papua terkini, Pemuka agama diutamakan dalam penyelesaian masalah

Baca juga: Papua Terkini - Kesiapan presiden bahas aspirasi ditunggu warga


Menurut dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen itu, konteks masalah yang sebenarnya yaitu perlawanan rasisme tetapi berujung pada permintaan referendum dan permintaan lainnya dan kemudian dinamikanya banyak. Penyelesaiannya harus berurutan bukan hanya situasi aman atau tidak aman, kondusif atau tidak kondusif.

"Kalau dari saya, yang saya rasa paling penting itu adalah aman atau tidak aman itu tidak bisa ada jaminan untuk itu, selama ini yang kita lihat kan yang mmuncul banyak melakangan ini untuk mengamankan situasi itu dari TNI/Polri yang banyak, Menkopolhukam yang selalu bicara aman atau tidak," ujarnya.

Kehadiran aparat TNI/Polri disatu sisi memberikan rasa aman atau tidak aman sebenarnya aktivitas berjalan dengan baik, tetapi masih ada masyarakat yang masih merasa ketakutan, rasa was-was dan waspada.

"Masyarakat belum sepenuhnya merasa aman, karena keberadaan TNI/Polri dimana-mana satu sisi baik tetapi sisi lain membuat masyarakat ketakutan karena masih memegang senjata, hal ini membuat masih banyak orang merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya kita masih tidak aman," ujarnya.

Alumni Australian National University itu menambahkan, persepsi aman atau tidak aman itu harus ada kebijakan yang dibuat sehingga ada jaminan dari pemerintah kepada warganya.

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019