Sidoarjo (ANTARA News) - Belum adanya kepastian pembayaran ganti rugi, sejumlah perwakilan warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. asal Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo akan ke Jakarta lagi untuk bertemu Menteri Pekerjaan Umum, selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS. "Kami sudah terlalu lama menunggu kepastian ganti rugi. Pemerintah lamban mengambil keputusan, kalau kami desak dengan datang ke Jakarta atau demo, baru pemerintah mau bertindak," kata Abdul Rokhim, koordinator warga Besuki kepada wartawan di Sidoarjo, Jumat. Warga merasa resah, karena hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ganti rugi terhadap tiga desa itu yang dijanjikan akan diambilkan dari APBN-P. Menurut rencana, perwakilan warga akan ke Jakarta, pekan depan. Menurut Rokhim, warga korban lumpur sebenarnya sudah tahu, kalau saat ini draft terkait mekanisme ganti rugi untuk tiga desa itu sudah diserahkan ke presiden. Namun setelah ditunggu beberapa pekan, sampai saat ini belum juga ada keputusan. "Warga ingin rumah dan tanah mereka dibeli oleh pemerintah, sehingga warga bisa segera pindah ke tempat lain. Kalau tidak ada kepastian, sampai kapan warga menjadi pengungsi," katanya. Kondisi ini yang membuat korban lumpur semakin merasa tidak ada kepastian. Mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan rumah semi permanen semakin tidak betah berada di eks tol Gempol-Porong Km 40. "Kami sudah hampir lima bulan tinggal di pengungsian. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan pembayaran ganti rugi. Sampai kapan kami disini, pemerintah harus segera membuat keputusan," kata Lutfiah, salah satu pengungsi Besuki yang tinggal di eks Tol Gempol-Porong. Bukan hanya perwakilan warga Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan saja yang akan ke Jakarta. Perwakilan warga Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi juga akan ke Jakarta. "Perwakilan Siring Barat juga akan ke Jakarta, tetapi beda agenda dengan perwakilan Besuki," kata Bambang Kuswanto, perwakilan warga Siring Barat. Menurut Bambang, meski pemerintah sudah memberi sinyal kalau Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi akan diberi ganti rugi, namun, warga belum tahu, apakah tanah dan rumah warga akan dibeli atau direlokasi. "Kejelasan relokasi atau dibayar tunai, itu yang belum jelas, sehingga kami mau ke Jakarta minta kejelasan itu. Sebab, kami ingin agar ganti rugi disamakan dengan korban lumpur lainnya," katanya. Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso berharap agar warga bersabar terkait ganti rugi. "Ganti rugi masih menunggu Perpres, draftnya sudah dikirim ke Menseskab. Tapi saya tidak tahu kapan Perpres terkait penanganan korban lumpur di luar terdampak turun. Kami berharap akhir bulan ini sudah turun," katanya. Win berharap agar perwakilan warga tidak ke Jakarta. Namun, kalau perwakilan ngotot untuk ke Jakarta, dirinya tidak bisa berbuat banyak.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008