Pansus: pemerintah serius jalankan kebijakan pemindahan ibukota

Pansus: pemerintah serius jalankan kebijakan pemindahan ibukota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Plt Inspektur Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Wijayanti (kedua kiri) mengikuti rapat kerja pansus pemindahan Ibu Kota Negara di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Kajian tentang Ibukota Negara menilai pemerintah serius akan menjalankan kebijakan pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Sejauh ini saya kira bagus ya, kita mendapatkan gambaran secara jelas dan sementara kesimpulan kita adalah pemerintah serius," kata Ketua Pansus Kajian tentang Ibukota Negara Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pansus Ibu Kota Negara kunjungi Kalimantan Timur

Baca juga: Budisatrio dapat mandat Gerindra masuk pansus ibu kota negara

Baca juga: IKN manjakan pejalan kaki dan primadonakan transportasi massal


Hal itu dikatakan Amali di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Pansus dengan perwakilan pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta.

Amali mengatakan hasil pemaparan pemerintah dalam Raker mematahkan keraguan berbagai pihak, apakah pemerintah serius atau tidak dalam membuat kebijakan memindahkan ibukota negara.

Dia mengatakan berdasarkan pemaparan pemerintah, terlihat bahwa perencanaan pemindahaan ibukota sudah baik tinggal dilaksanakan saja.

"Indikasi pemerintah serius adalah dari persiapan mereka dan sudah dikalkulasikan apa yang akan terjadi kedepan," ujarnya.

Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah secara garis besar sudah cukup dan kalau disampaikan secara rinci, waktu pembahasannya di Pansus tidak cukup sehingga kedepan akan didalami lagi.

Amali mengatakan, Pansus masih terus melakukan rapat kerja sebelum menyampaikan kesimpulan pada akhir September misalnya Kamis (26/9) akan membahas terkait aparatur dan regulasi ibukota baru.

"Jadi kami masih ada rapat dengan Menteri PAN dan RB, Menkumham, Kapolri, TNI, dan Menteri Pertahanan. Setelah itu kita akan buat kesimpulan dan rekomendasi dari Pansus," katanya.
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019