Hikmahanto: Asia harus punya suara pembentukan hukum internasional

Hikmahanto: Asia harus punya suara pembentukan hukum internasional

Ketua Yayasan Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) Hikmahanto Juwana (kiri) serta Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Damos Dumoli Agusman (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (15/10/2019). (ANTARA/ Azis Kurmala)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) Hikmahanto Juwana mengatakan negara-negara Asia harus mempunyai suara dalam pembentukan hukum internasional.

"Agar negara-negara Asia mempunyai suara, maka dunia harus mengetahui kalau Asia itu mempraktikkan hukum internasional," kata Hikmahanto Juwana di sela-sela Konferensi Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA), Jakarta, Selasa.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu mengatakan pembentukan DILA Foundation menjadi wadah bagi berbagai pakar hukum internasional di Asia untuk berbagi tulisan mengenai perjanjian internasional.

Baca juga: Konferensi tentang hukum internasional akan diselenggarakan di Jakarta

"Di dalam jurnal yang berisi cerita tentang tulisan para pakar dan praktik-praktik negara tentang hukum internasional. Di Indonesia kita punya perjanjian hukum internasional serta ada juga putusan mengenai hukum internasional," kata dia.

Kemudian, ia mengatakan bahwa pembentukan yayasan itu guna mensosialisasikan dan mengembangkan hukum internasional terutama dari perspektif Asia.

Hikmahanto mengungkapkan konsep negara kepulauan itu muncul dari Indonesia dan diadopsi ke dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).

Baca juga: Menlu sebut tiga alasan penting Indo-Pasifik

Kemudian menjadi norma yang diakui oleh masyarakat internasional, kata dia.

"Harapan kita aturan-aturan yang ada dalam hukum internasional itu tidak semata mata dari negara Eropa tapi juga dari negara Asia," ujar dia.

Yayasan Pengembangan Hukum Internasional di Asia merupakan yayasan yang didirikan pada 1989 oleh MCW Pinto (Sri Lanka), Ko Kwan Sik (Indonesia), dan JJG Syatauw (Indonesia).

Konferensi Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) digelar di Jakarta pada 15-16 Oktober 2019.

Konferensi ini dihadiri oleh 108 peserta, mewakili 23 negara tidak hanya dari Asia tetapi juga dari luar Asia, bersama dengan 21 pembicara dalam 5 sesi panel.

Konferensi tersebut akan membahas dan bertukar pandangan tentang berbagai perkembangan hukum internasional di Asia dan bagaimana negara-negara Asia berkontribusi pada cabang hukum ini.

Berbagai topik akan dibahas seperti hukum laut, hukum internasional, hukum lingkungan, berbagai praktik negara dalam penerapan hukum internasional.

Baca juga: Indonesia dorong peningkatan kesadaran hukum internasional

Baca juga: Retno sebut hukum internasional bentuk Indonesia negara kepulauan
Pewarta : Azis Kurmala
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019