Pesantren dan agen perubahan strategis SDGs-14 ekosistem laut

Pesantren dan agen perubahan strategis SDGs-14 ekosistem laut

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam SDGs Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (9/10/2019). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/pri. (Astrid Faidlatul Habibah)

Jakarta (ANTARA) - "Saya ingin menggarisbawahi peran penting pesantren dalam keberhasilan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG Goal 14. Hal ini karena terdapat lebih dari 25 ribu pesantren di Indonesia, dan tidak sedikit yang berada di sepanjang pesisir yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut dan pesisir,"...

Pernyataan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada Sarasehan Peran Pesantren Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG) Goal-14: Ekosistem Lautan" yang digelar Bappenas dan Badan Pembangunan PBB (UNDP) di Jakarta, Selasa (8/10) 2019.

Dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, pejabat Kementerian Agama, Deputi Resident Representative UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze, Pesantren Pesisir "Tarbiyatut Tholabah" Lamongan (Jatim), dan lebih dari 100 perwakilan pesantren dari pesisir DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat itu, Menteri PPN menegaskan lagi mengenai peran strategis pesantren.

SDGs telah menjadi kerangka bersama (common framework) para pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, SDGs menerapkan tiga prinsip, yaitu "universal", "integration", dan "no one left behind".

Universal artinya SDG dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang.

Integration artinya SDG dilaksanakan secara terintegrasi atau saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan "no one left behind", artinya SDG dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua pihak, terutama yang bagi kelompok yang rentan. Selanjutnya, SDG juga melibatkan multi-pemangku kepentingan dalam implementasinya

Bambang PS Brodjonegoro menegaskan bahwa pondok pesantren posisinya sangat strategis sebagai agen perubahan sosial masyarakat pesisir dalam pelaksanaan SDGs, khususnya tujuan ke-14 mengenai ekosistem kelautan.

SDGs tujuan 14 mengenai ekosistem laut memiliki tujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Pesantren-pesantren dimaksud memiliki kedekatan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dengan masyarakat pesisir sehingga sangat strategis sebagai agen perubahan sosial masyarakat pesisir dengan segala kekhasannya.

Peran strategis itu, baik lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Serta mendorong tata kelola yang baik pada sumber daya kelautan," katanya.

Disebutkannya bahwa hal ini sejalan dengan prinsip SDG "No One Left Behind" -- yakni dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua pihak, terutama yang bagi kelompok yang rentan -- yang memberdayakan semua, menitikberatkan pada pemerataan, keadilan sosial, dan kepedulian guna memperkecil ketimpangan ekonomi saat ini.

Baca juga: LIPI dorong riset isu pencemaran untuk ekosistem laut berkelanjutan

Implementasi tiga sikap

Melalui pesantren, kata dia, upaya pencapaian SDG Goal 14 yang meliputi tiga aspek, perikanan yang produktif, ekosistem yang sehat, serta masyarakat yang sejahtera, dapat didekati dengan implementasi tiga sikap, yakni "Habbluminallah", "Habbluminannas", dan "Habluminalalam".

"Habluminallah", katanya, menunjukkan kepada semua pihak bahwa sumber daya perikanan dan kelautan sesungguhnya ada pencipta dan pemiliknya yang hakiki yaitu Allah SWT.

"Sehingga kita perlu bersyukur atas nikmat berupa sumber daya perikanan dan kelautan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama," katanya.

"Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi manusia yang 'tawadhu' dan pandai memelihara/menjaga alam selaku khalifah di muka bumi. Bahwa semua yang kita punya saat ini, termasuk terkait perikanan dan kelautan, merupakan bagian dari karunia-Nya yang tetap harus dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Kemudian, "Hablumminannas" adalah tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya dalam wujud amaliyah sosial. Manusia memiliki kodrat sosial yang yang terefleksi dalam nilai-nilai sosial.

Beberapa kata kunci "hablumninanas" adalah literasi, edukasi dan penyadaran masyarakat secara bersama terhadap keberadaan sumber daya perikanan yang diberikan.

Selanjutnya, katanya, adalah "Hablumminallalam", yakni hubungan antara manusia dengan alam dalam wujud menjaga dan melindungi alam.

"Inilah makna dari konservasi melindungi habitat ikan (ecosystem health), menangkap secara seimbang dan tidak berlebihan (keseimbangan), dan menangkap dengan tidak menghabiskan (sustainable)," katanya.

Ia menegaskan bahwa urgensi "Habluminalallam" saat ini menguat dengan berkembangnya konservasi.

Baca juga: Bappenas tanda tangani nota kesepahaman pencapaian target SDGs

Praktik adat

Kepala Bappenas memberi contoh hubungan "Habbluminannas" dan "Habluminallah" yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan adalah dalam praktik adat "sasi" di perairan Ambon.

Sasi adalah sebuah sikap adat di Maluku untuk melakukan pengaturan musim penangkapan pada waktu tertentu dengan kesepakatan masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Praktik yang sama juga banyak kita lihat di daerah lain seperti Panglima Laot di Aceh, Awig-Awig di Lombok dan Sumbawa (NTB) serta hak ulayat laut di Papua.

Nilai-nilai itu, katanya, menjadi perekat antara manusia dengan alam, untuk tetap menjaga keberadaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Project Coordinator, Global Marine Commodities (GMC) UNDP Indonesia, Jensi Sartin menjelaskan lokakarya itu merupakan bagian dari platform "multi stakeholder" perikanan berkelanjutan, yang telah diluncurkan pada 25 Juli 2019 oleh Bappenas dan UNDP sebagai ruang kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama menghasilkan dan mengawal solusi sistemik untuk mewujudkan perikanan nasional yang adil, mandiri, dan berkelanjutan di bawah payung pencapaian SDG-14.

Platform ini dibentuk melalui program GMC (2018-2021) yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan teknis dari UNDP dan pembiayaan dari Global Environment Facility (GEF), yang berkontribusi pada transformasi komoditas perikanan dengan mengarusutamakan keberlanjutan dalam rantai pasokan perikanan Indonesia.

Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi dan karakteristik perikanan di Indonesia, diperlukan pengelolaan yang terpadu, mempertimbangkan integrasi usaha hulu dan hilir, aspek lingkungan dan sosial ekonomi, dan inklusifitas pengelolaan yang melibatkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan.

Salah satu kunci untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan adalah mewujudkan pengelolaan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang mengakomodasi keunikan, kekuatan, dan keanekaragaman dalam perikanan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan tiga aspek utama dalam SDG-14 yaitu perikanan yang sehat, ekosistem yang produktif, dan perikanan yang menyejahterakan.

Pada akhirnya melalui pesantren, Kepala Bappenas berharap agar target pembangunan dalam SDG Goal 14 dapat dicapai.

Hal ini karena pesantren merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai legitimasi kuat, memiliki ikatan yang kuat untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Selain itu, juga mendekatkan sesama manusia melalui pemberdayaan umat, serta menyadarkan umat terkait bagaimana seharusnya bersikap dengan bijak terhadap alam, mengingat alam merupakan warisan anak cucu.

Baca juga: Peneliti: Pengembangan energi harus sesuai SDGs
 
Pewarta : Andi Jauhary
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019