Kemendikbud pastikan UN diganti apapun yang terjadi

Kemendikbud pastikan UN diganti apapun yang terjadi

Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana (kedua kiri) dan anggota Komisi X DPR Putra Nababan (ketiga kanan) dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.

"Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu.

Baca juga: Prestasi tak mungkin ditentukan melalui pilihan ganda, sebut Mendikbud

Baca juga: Mendikbud: Peningkatan kapasitas guru terkendala urusan administratif

Baca juga: Mendikbud ganti ujian nasional dengan penilaian kompetensi


Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.

Untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Sekarang apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Pendidikan dam Kebudayaan itu baru berupa pernyataan oleh karena itu dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN," ujar politisi dari PDIP Perjuangan itu.

Tidak hanya berhenti sampai kajian, menurut Putra, tapi agar rencana itu tetap berjalan meski bila Mendikbud Nadiem tidak menjabat lagi maka diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut.

Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal di antaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru, ujar dia.

Baca juga: Mendikbud sederhanakan format rencana pelaksanaan pembelajaran

Baca juga: PSI Dukung Mendikbud Nadiem Makarim hapus UN

Baca juga: Mendikbud sampaikan empat pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar"
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 1970