Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Komaruddin Watubun meminta pimpinan TNI dan Polri segera menertibkan dan mengonsolidasikan kembali penempatan pasukan yang ditempatkan di Papua.

Menurut dia, pasukan TNI dan Polri di Papua agar berada di bawah satu komando, yaitu Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua.

"Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Papua, pertama-tama saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tewasnya tiga polisi akibat bentrok di Mamberamo Raya, Minggu (12/4), dan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4) malam," kata Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Komarudin tersebut menanggapi dua peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota polisi di Mamberamo Raya, Minggu (12/4), dan penembahan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4).

Baca juga: Komnas HAM: Panglima TNI-Kapolri turun tangan hentikan kekerasan Papua

Baca juga: Pangdam Cenderawasih minta maaf soal penembakan dua pemuda


Watubun mendesak pemerintah pusat segera mengambil tindakan konkret secara mendalam dan transparan untuk mengungkapkan kedua peristiwa tersebut secara terbuka kepada publik.

Ia menyebutkan salah satu tindakan konkret adalah pimpinan institusi TNI dan Polri di tingkat pusat menertibkan kembali dan mengonsolidasikan kembali penempatan pasukan TNI dan Polri di Papua agar berada di bawah satu komando, yaitu di bawah komando Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua.

Oleh karena itu, dia meminta pimpinan TNI dan Polri di tingkat pusat seharusnya memberikan dukungan penuh kepada Pangdam dan Kapolda Papua agar dapat bertindak secara terbuka dan profesional untuk mengungkapkan dua kejadian tersebut.

"Apabila masalah ini dibiarkan dan tidak diusut tuntas, saya khawatir bisa memicu masalah politik lebih besar yang akan menyulitkan kita semua. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona," katanya.

Ia berharap jangan sampai isu pandemi COVID-19 menenggelamkan isu-isu lain, termasuk dua kasus penembakan di Papua, yang dinilainya sangat berpotensi memicu masalah politik.

Baca juga: Kapolda Papua larang masyarakat masuki area PTFI

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020