"Kami mohon bantuan dan fasilitasi berkenaan dengan imbauan warga yang mudik, karena ada kasus di Bali bahwa warga luar daerah yang berprofesi sebagai tukang dan lainnya jumlahnya hampir 1.000 orang sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal," kata Koster saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional lewat video conference, dari Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Minggu.
Baca juga: Round Up - Bali tutup tanpa PSBB
Baca juga: Gubernur: Bali belum waktunya ajukan PSBB
Menurut Koster, dengan melihat kondisi warga yang berasal dari luar Bali, yang sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal, dia meminta sebaiknya diberikan izin untuk pulang ke daerahnya. "Kesemuanya itu sudah mengantongi surat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga mengemukakan sedang menyiapkan tambahan fasilitas untuk uji swab di RS PTN Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, selain di RSUP Sanglah.
"Perlengkapannya sebagian besar sudah tersedia dan kami mohon untuk melengkapi peralatan tersebut lewat surat yang telah kami sampaikan. Kami mohon fasilitasinya kepada Kementerian Kesehatan agar permintaan ini bisa direalisasikan," ujarnya.
Koster mengatakan hal tersebut penting karena penambahan fasilitas uji swab di dua tempat tersebut akan meningkatkan jumlah sampel yang bisa diuji sekaligus mempersingkat waktunya.
Baca juga: Gubernur Bali minta Pangdam-Kapolda awasi ketat isolasi Desa Abuan
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu juga melaporkan sebelumnya ada berita cukup "heboh" di Desa Abuan, di Kabupaten Bangli yang dilaporkan terdapat 443 orang yang reaktif atau positif berdasarkan hasil rapid test.
Namun,setelah di-rapid test ulang dan dilanjutkan dengan tes swab, hasilnya 275 hasilnya negatif. Tinggal 139 orang menunggu hasil tes swab-nya. "Mudah-mudahan semuanya negatif. Untuk itu saya mohon semua media yang memberitakan itu, bisa merevisi beritanya bahwa hasil tesnya negatif," katanya.
Pihaknya pun sedang fokus untuk tiga kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng karena ada penambahan transmisi lokal lewat para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Mengenai Kartu Prakerja dan bantuan sosial, dia mengharapkan di Bali bisa fleksibel dengan berbasis desa. "Kami mempunyai desa adat dengan Satgas Gotong-royongnya yang siap bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan, bahkan mereka juga lebih tahu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial, lebih paham peta di lapangan," ujarnya.
Baca juga: Gubernur: Bali masih mampu ekspor manggis di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Gubernur Bali surati Menlu agar uji swab WNI sebelum ke Tanah Air
Baca juga: Koster: jangan cari panggung politik di tengah COVID-19
Koster menambahkan untuk persediaan pangan di Bulog dan lembaga lain di desa-desa, ketersediaan pangan memadai sampai enam bulan ke depan. "Pasar tradisional dan modern, kami tetap buka dengan jam operasional yang terbatas dan menggunakan protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya) dan terus dipantau," tuturnya.
Pergerakan masyarakat di Bali, lanjutnya, jika melihat di desa-desa adat karena aturannya sangat ketat, pergerakannya tidak sampai 10 persen. Hanya di Kota Denpasar yang agak ramai, namun terus diperketat agar pergerakannya semakin menurun.
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo menyampaikan untuk fasilitas uji swab di RS PTN Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa akan segera difasilitasi.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan di Jawa Timur agar nasib para pekerja di Bali yang akan kembali ke daerahnya bisa difasilitasi dan tidak lama terkatung-katung," ucapnya.
Mengenai dukungan peralatan pendukung uji swab akan dikoordinasikan dengan gugus tugas daerah untuk segera dilakukan distribusi alat.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
