Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik yang menghiasi laman Antaranews pada Sabtu (9/5) yang masih menarik untuk dibaca hari ini, mulai dari survei LSI Denny JA menyebut bahwa efek PSBB belum maksimal hingga anggota DPR dorong pemerintah terbitkan aturan pelaksana Perppu 1/2020.

1. Survei LSI Denny JA: Efek PSBB belum maksimal

Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei awal Maret - 6 Mei 2020 menunjukkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus corona terbaru atau COVID-19 yang sudah diterapkan di 18 wilayah Indonesia terlihat belum maksimal.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan secara umum belum terjadi efek kategori sangat bagus (A) atau istimewa yaitu efek yang secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis kasus baru.

Baca selengkapnya di sini

2. DPR imbau pemerintah tingkatkan efektivitas pengelolaan utang negara

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat COVID-19.

Putri menyebutkan bahwa merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada tahun 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal dan berpotensi menimbulkan gangguan keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Baca selengkapnya di sini

3. Muhaimin: Pastikan Perppu 1/2020 tak ada penumpang gelap

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Presiden Joko Widodo mengawasi secara langsung dan mengikuti dengan detail pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga menutup celah peluang bagi penumpang gelap.

"Karena di Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat, saya sampaikan sendiri ke Bapak Presiden, Pak Presiden sendiri langsung yang harus mengontrol terutama dalam hal penanganan keuangan, penanganan moneter, tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab BI, tanggung jawab OJK, harus dalam pengawasan Presiden langsung. Supaya Presiden mengikuti detail langkah yang dilakukan Menteri Keuangan, langkah yang dilakukan OJK, yang dilakukan BI, betul-betul tidak ada penumpang gelap," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).

Baca selengkapnya di sini

4. Pengamat nilai Amien Rais akan siapkan panggung untuk Hanafi

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, Amien Rais akan menyiapkan pangung politik untuk Hanafi Rais dengan mendirikan partai baru.

"Sebagai politisi kawakan, Amien Rais tidak menginginkan karir politik Hanafi menjadi pudar dengan bergabung bersama PAN. Amin akan menyiapkan panggung politik bagi Hanafi ke depan dengan mendirikan partai baru," kata Ahmad Atang.

Baca selengkapnya di sini

5. Anggota DPR dorong pemerintah terbitkan aturan pelaksana Perppu 1/2020

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Perppu tersebut disambut baik dan diapresiasi, termasuk fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR yang telah setuju Perppu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. "Namun aturan pelaksanaan Perppu yang seharusnya menjadi landasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan ekonomi, justru sangat lambat diterbitkan," kata Deddy.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020