"Anak terancam putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Menurut survei kami, satu dari tiga orang tua berisiko kehilangan pekerjaan dan menjadi penganggur," kata Victor dalam bincang-bincang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Selasa.
Victor mengatakan tujuh dari 10 orang tua berisiko kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga terancam tidak bisa memenuhi hak-hak anak.
Dari sisi anak, pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang-orang lebih banyak di rumah, juga mengancam pemenuhan hak pendidikan anak.
"Dua dari orang tua menyatakan anaknya tidak belajar dari website. Selain itu, anak berisiko mengalami kekerasan secara daring karena banyak mengakses internet," tuturnya.
Dari sisi guru, tiga dari empat guru menyatakan tidak memiliki akses kepada website dan aplikasi daring, sementara tujuh dari 10 guru menyatakan memerlukan material untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
Baca juga: Kemensos dan Unicef kerja sama lindungi anak dari COVID-19
Baca juga: POGI Jaya serukan perlindungan bagi ibu dan anak dari COVID-19
Karena ada kemungkinan hak anak akan pendidikan tidak bisa dipenuhi secara maksimal pada masa pandemi COVID-19, Victor mengatakan Save The Children menggagas Gerakan Pulih Bersama dengan memberikan dukungan kepada tujuh pihak, yaitu anak, guru, sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
"Sekolah harus didorong untuk memperkenalkan dan menerapkan norma dan kebiasaan baru yang sehat. Ada contoh di beberapa negara, kasus keterpaparan COVID-19 meningkat setelah sekolah dibuka kembali," katanya.
Sekolah harus memastikan memiliki sarana mencuci tangan yang baik, dan sistem penjagaan jarak dengan pengaturan jarak tempat duduk serta pengadaan kelas pagi dan sore.
Selain itu, sekolah juga harus memastikan pembelajaran mencuci tangan yang benar juga dipahami oleh para murid, termasuk kebiasaan-kebiasaan baru karena anak bisa saja terpapar COVID-19 di sekolah maupun saat perjalanan menuju atau dari sekolah.
"Dukungan masyarakat juga sangat penting. Ada masyarakat yang tidak peduli pada pembelajaran anak, bahkan sampai menolak guru yang mengunjungi murid untuk memberikan pembelajaran," tuturnya.
Sementara itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka serta membantu penerapan pembelajaran jarak jauh.
Baca juga: Masih berisiko, KPAID Kepri rekomendasikan tunda buka sekolah
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
