Anggota DPR ingin KKP lebih kedepankan budi daya daripada ekspor

Anggota DPR ingin KKP lebih kedepankan budi daya daripada ekspor

Ilustrasi - Lobster. (en.wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Charles Melkiansyah menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih baik mengedepankan budi daya daripada dengan aktivitas ekspor benih lobster yang saat ini menjadi kontroversi.

"Menteri KP saat ini mengijinkan ekspor namun tetap harus mengedepankan budi daya. Intinya, kami mendukung ekspor benih lobster, asal narasi yang dibangun adalah semata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," kata Charles Melkiansyah di Jakarta, Senin.

Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menekankan pula agar pembudidayaan lobster bermanfaat nyata dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat di tengah pandemi.

Terkait dengan proses pemberian izin ekspor benih lobster, ia mengutarakan harapannya agar dalam mekanisme perizinan itu benar-benar dilakukan dengan memegang teguh prinsip transparansi.

Dengan demikian, lanjutnya, maka seluruh elemen anak bangsa yang dapat memenuhi persyaratan bisa melakukan ekspor komoditas tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri Edhy dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budi daya lobster dan bukan ekspor, karena ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengekspor benih lobster.

"Prioritas pertama itu budi daya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budi daya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak," katanya.

Menurut dia, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudi daya lobster.

Ia mengemukakan bahwa eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

KKP juga mewajibkan eksportir menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budi daya lobster.

Menteri Edhy ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudi daya.

"Selain kemampuan budi daya, berkomitmen ramah lingkungan tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri. Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri," ujarnya.

Baca juga: Menteri Edhy: Prioritas utama budi daya lobster, bukan ekspor
Baca juga: Kiara soroti pemilihan perusahaan eksportir benih lobster
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020