“Perpres ini sangat membantu tugas LPSK ke depannya. Kami siap laksanakan mandat Perpres ini,” ujar Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Livia mengatakan Perpres yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Juli 2020 itu akan digunakan LPSK sebagai acuan operasional dalam memberikan jaminan hak-hak anak korban dan anak saksi yang tersangkut kasus pidana.
Baca juga: LPSK terima 926 permohonan perlindungan terhadap anak
Sebab, katanya, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak menyinggung peran LPSK dalam pemenuhan hak anak korban dan hak anak saksi.
Menurut dia, Perpres ini memberikan sejumlah mandat kepada LPSK untuk memenuhi sejumlah layanan, seperti rehabilitasi medis dan sosial anak saksi dan korban, jaminan keselamatan (fisik, mental dan sosial), serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Selain itu, Perpres ini juga mengamanatkan LPSK untuk memberikan jaminan keselamatan bagi anak saksi dan korban.
Baca juga: LPSK apresiasi terobosan Majelis PN Wates tangani kasus pidana anak
Hal itu meliputi perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian, kerahasiaan identitas, pengurusan identitas baru, penyediaan tempat kediaman baru, pemberian nasihat hukum dan atau pendampingan bagi anak saksi dan korban, hingga perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan atau harta benda.
Livia menjelaskan Perpres ini juga akan menjadi acuan dan pijakan penting bagi LPSK untuk segera mengembangkan kantor perwakilan daerah agar layanan bagi anak saksi dan anak korban semakin mudah diakses.
Dia mengatakan saat ini sudah ada dua kantor perwakilan LPSK yang siap beroperasi setelah sempat terhambat karena wabah COVID-19, yakni di Medan dan Yogyakarta.
Baca juga: LPSK siap berikan perlindungan secara optimal anak korban kekerasan
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
