Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global COVID-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampakJakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun 2021 sebesar Rp6,65 triliun, dan diharapkan dapat digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Selanjutnya Komisi IV DPR akan menyampaikan hasil pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kementerian ke Badan Anggaran DPR untuk mendapatkan penetapan," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, di Jakarta, Selasa.
Sudin memaparkan, pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun itu dialokasikan dengan komposisi antara lain untuk Sekretariat Jenderal atau Setjen sebesar Rp497,6 miliar, serta Irjen Rp86,7 miliar.
Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,5 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1,07 triliun, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp43,74 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp455,35 miliar.
Selanjutnya, alokasi juga diberikan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp1,52 triliun, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp603,71 miliar.
Selain itu, ujar Sudin, Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan pendanaannya yang berasal dari pinjaman luar negeri 2021-2024 terutama kegiatan pengembangan pelabuhan di lingkar luar, dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.
Dalam pembukaannya, Sudin juga menyatakan, Komisi IV DPR mendorong adanya aksi nyata kepada program untuk menyangga pemulihan ekonomi kepada pemangku sektor kelautan dan perikanan nasional seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah hasil perikanan, sehingga mereka mampu keluar dari himpitan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19 saat ini.
Sebelumnya, KKP menyatakan telah mendorong program kegiatan pemberdayaan nelayan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan nelayan.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan," kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Selain itu, ujar dia, program pemberdayaan nelayan juga untuk membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.
"Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global COVID-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampak," katanya.
Ia mengemukakan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah harga ikan yang turun drastis, meskipun hasil tangkapan stabil.
Salah satu contoh program pemberdayaan nelayan telah dilakukan antara lain di Cirebon, 14-15 September 2020. Dalam acara ini para nelayan dan para wanita nelayan diberikan sosialisasi, bimtek dan gerai fasilitasi, yang diantaranya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus.
Selain itu, ada pula bimbingan teknis perbengkelan khususnya mesin penggerak kapal dan mesin pendukung alat penangkapan, dukungan akses permodalan dan pendanaan dalam meningkatkan kapasitas usaha nelayan.
Baca juga: Pengamat: Anggaran Rp3,2 triliun memadai untuk lumbung ikan nasional
Baca juga: DPR setuju anggaran Rp3,2 triliun realisasikan Lumbung Ikan Nasional
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
