Satgas COVID-19 pantau pelaksanaan Pilkada di 309 kabupaten/kota

Satgas COVID-19 pantau pelaksanaan Pilkada di 309 kabupaten/kota

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/11/2020). . (ANTARA/HO-Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional)

Jakarta (ANTARA) - Satgas COVID-19 mengatakan terus memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 309 kabupaten/kota.

"Tidak hanya berkoordinasi dengan pihak Kemendagri atau Polri, tetapi juga pihak penyelenggara pemilihan serentak serta pemerintah daerah terkait, (Satgas) selalu memantau perkembangan zonasi dari 309 kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa.

Wiku juga mengatakan sejumlah upaya pencegahan lain juga dilakukan.

Baca juga: Satgas COVID-19: Memulai kegiatan belajar mengajar tidak instan

"Seperti mendesain peraturan tahapan pemilihan serentak sedemikian rupa agar tidak memperbesar peluang penularan COVID-19," tambah Wiku.

Sampai saat ini menurut Wiku berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi Pilkada dijadikan bahan perbaikan.

"Salah satu bukti bagaimana pemerintah merespon dan adaptif terhadap perkembangan yang ada yaitu perubahan Peraturan KPU No 6 menjadi PKPU No 13 maupun Satgas yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan 'screenning'," ungkap Wiku.

PKPU No 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan rapat umum dilarang sehingga pelaksanaan kampanye mellui media sosial dan media daring.

Baca juga: Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Sumut bertambah 77 orang

Kegiatan lain yang dilarang adalah kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Pasal 57 juga mengatur mengenai kampanye di Pilkada serentak yang bisa dilakukan adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September namun akibat pandemi COVID-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahap pendaftaran pasangan bakal calon peserta Pilkada 2020 sudah dilakukan pada 4-6 September 2020, selanjutnya KPUD akan melakukan verifikasi dan mengumumkan peserta pilkada pada 23 September.

Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.

Baca juga: Satgas COVID-19: terjadi tren peningkatan pasien IGD
Baca juga: Satgas COVID-19 nilai faktor stigma sebabkan masyarakat enggan dites
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020