"Saya melihat pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan kurang dalam melakukan manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi," kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Deddy menilai pihak-pihak terkait terkesan menganggap komunikasi publik sekadar kewajiban tambahan yang merepotkan sehingga menyebabkan informasi yang sampai kepada masyarakat sangat terbatas, tidak tuntas, dan tidak sistematis.
Baca juga: Presiden jalani vaksinasi perdana COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021
Menurut Deddy, hal itu juga membuat masyarakat bingung, ragu, dan curiga lalu mencari sumber informasi lain yang justru menambah kebingungan, memunculkan polemik, dan akhirnya penentangan yang merepotkan proses vaksinasi di masa akan datang.
"Saya meminta kepada Kementerian dan Satgas COVID-19 serta lembaga terkait lainnya untuk tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan," ujarnya.
Dia meminta semua pihak harus duduk bersama untuk menyusun strategi yang solid dan konsisten, disiplin berkomunikasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dari segi sasaran dan kerangka waktunya.
Menurut dia, pemerintah harus membuat terang benderang tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin tersebut agar tidak ada kebingungan di masyarakat.
Baca juga: Satgas : Efektivitas vaksin membentuk kekebalan komunal butuh waktu
Deddy menilai saat ini terjadi polemik di masyarakat terkait asal vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran masyarakat bahkan kalangan anggota DPR.
"Pemerintah juga harus terbuka dan menjelaskan jika nantinya akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal dan jadwal di daerah masing-masing," katanya.
Deddy mengingatkan prakondisi, sosialisasi, dan simulasi harus dilakukan secara sistematis dan konsisten agar masyarakat bersiap diri ketika proses vaksinasi massal dilakukan pada saatnya nanti.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah.
Karena itu, menurut Deddy, tidak ada salahnya apabila pemerintah merangkul organisasi-organisasi besar di bidang keagamaan, sosial, profesi hingga perguruan tinggi, serta Puskesmas dan Kepala Desa dilibatkan untuk melakukan sosialisasi secara intens.
Untuk itu, Deddy mengusulkan agar pemerintah segera mengumpulkan dan duduk bersama dengan para Kepala Daerah untuk melakukan "briefing", berbagi informasi dan identifikasi masalah agar proses vaksinasi massal terlaksana dengan baik.
Baca juga: BPOM awasi kualitas vaksin COVID-19 Sinovac hingga ke daerah
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
