"Jadi penertiban PETI ini akan menjadi program kami ke depan," ucap dia usai rapat paripurna pengumuman penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah terpilih hasil Pilkada 2020, di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, di Palu, Senin.
Setelah dilantik, dia akan meminta semua data menyangkut keberadaan tambang ilegal di sana. "Pertambangan dengan skala kecil hingga besar, harus ada izin, agar tidak ada pemerasan," kata dia.
Ia mengemukakan kegiatan pertambangan dimungkinkan dilakukan bila pelaku usaha mengikuti semua ketentuan termasuk menyediakan jaminan rehabilitasi. "Saya akan bikin nanti, jadi kau boleh tambang, tapi harus kau sediakan memang jaminan rehabilitasi lingkungan pascatambang," ujarnya.
Menurut Rusdi wilayah potensial pertambangan namun belum mendapatkan izin sehingga dianggap tambang ilegal, ke depan jika dimungkinkan untuk diubah statusnya menjadi wilayah pertambangan rakyat maka skema itu akan didorong. Salah satu tujuannya untuk memberi pendapatan bagi desa.
"Tentu semua ini akan dibahas secara detail, dengan melihat semua ketentuan perundangan, termasuk pelaku usaha wajib menyedikan Instalasi Pengolahan Air Limbah dari kegiatan pertambangan," ujarnya.
Sebelumnya Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah mengharapkan gubernur terpilih pada Pilkada Sulawesi Tengah 2020, berani mengambil langkah tegas untuk memberantas tambang ilegal di provinsi itu.
Berdasarkan data Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah praktik pertambangan tanpa izin terjadi di Dongi-Dongi Kabupaten Poso dan marak di Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari Salubanga, Malakosa, Kayuboko, Buranga, Tinombo Selatan, Kasimbar, hingga Lobu Moutong.
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
