BKKBN harap pemda miliki perangkat PLKN

BKKBN harap pemda miliki perangkat PLKN

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo. (ANTARA/Humas BKKBN)

Jakarta (ANTARA) - Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo berharap pemerintah kabupaten dan kota memiliki perangkat Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non-PNS dalam menggerakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Saat ini hanya beberapa provinsi atau kabupaten-kota yang memiliki penyuluh KB non-PNS. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

"Penyuluh KB non-PNS di Jawa Tengah tidak ada yang digerakkan dari pemerintah provinsi," ujar Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Ahad.

Baca juga: LaNyalla harapkan PLKB diangkat jadi ASN

Pertemuan itu merupakan rangkaian road show dua hari Hasto di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dalam rangka menyampaikan bantuan anggaran dan kegiatan BKKBN kepada pemerintah kabupaten/kota dalam program vaksinasi bagi keluarga dan program pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting.

Hasto memberi contoh Boyolali, tidak memiliki PLKB non-PNS. Padahal, terdapat 267 desa ,namun ditangani hanya oleh 31 PLKB.

Bagi daerah yang memiliki jumlah PLKB terbatas, dia berharap agar para bupati mengajukan formasi tersebut. Sehingga, program Bangga Kencana hingga percepatan penurunan stunting dan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga di daerah berjalan optimal.

Program vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah berjalan bagus dengan capaiannya sebesar 60 persen. Sementara cakupan lansia yang sudah divaksinasi di Kabupaten Boyolali terbilang cukup tinggi.

Demikian juga angka stunting di Jateng, berdasarkan data, cukup bagus. Saat ini prevalensi stunting di provinsi itu 8,7 persen, di antaranya di Solo sebesar 6 persen. Capaian itu jauh di bawah kondisi nasional, dimana pada 2019 berada di level 27 persen,  Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jabar yang beberapa kabupatennya memiliki prevalensi stunting di atas 27 persen, di antaranya Kabupaten Majalengka.

Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat mengatakan pihaknya mendukung BKKBN yang sudah memberikan dukungan terhadap vaksinasi COVID-19 bagi keluarga di Kabupaten Boyolali.

Baca juga: Jumlah PLKB di Kaltim masih terbatas

Baca juga: BKKBN distribusikan dana untuk vaksinasi dan stunting empat wilayah

"Dengan bergerak bersama seperti ini langkah upaya percepatan dalam rangka penanganan COVID-19 dapat segera tertangani dengan baik," ujar Said Hidayat berharap.

Hingga saat ini cakupan layanan vaksinasi COVID-19 sudah menyentuh 72 persen dari total penduduk Kabupaten Boyolali yang layak vaksinasi. Sementara cakupan vaksinasi untuk kaum lansia mencapai 52 persen.

"Tinggal kita terus bergerak, ditambah lagi dukungan BKKBN, maka gerakan vaksinasi ini akan jauh lebih cepat dan daya dukung ruang gerak masyarakat akan jauh lebih baik ke depan," kata Said.

Pewarta : Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021