Layanan digital Sipraja Sidoarjo raih top 45 inovasi Kemenpan RB

Aplikasi pelayanan digital publik online (dalam jaringan) Sipraja di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik terbaik nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Jakarta, Selasa.

Dalam keterangan pers di Sidoarjo, Bupati Sidoarjo mengatakan Sipraja merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan warga Sidoarjo dalam mengurus berbagai surat maupun administrasi kependudukan dengan berbasis online.

"Semua urusan yang menjadi kewenangan desa, kecamatan dan OPD terkait bisa diurus secara online. Sipraja dianggap Kemenpan RB sebagai inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat karena mempercepat layanan dan memangkas meja birokrasi," ujarnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan sabet top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

Ia mengatakan, perbaikan dan evaluasi kinerja birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal tidak boleh berhenti meski Pemkab Sidoarjo telah menerima penghargaan Top 45 dari Kemenpan RB.

"Kami tidak boleh berpuas diri atas capaian ini, justru ini jadi cambuk kita semua yang ada di birokrasi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja pelayanan publik yang betul-betul kemudahannya itu dirasakan masyarakat," ujar Gus Muhdlor sapaan akrabnya.

Ia mengatakan, melayani masyarakat sangatlah dinamis, digitalisasi harus dibangun untuk menuju pelayanan publik yang ideal dan Pemkab Sidoarjo sudah menuju tahap itu. Oleh karenanya, dia mendorong jajaran agar tidak berhenti pada inovasi Sipraja, banyak bidang pelayanan yang bisa didukung dengan sistem digital.

"Inovasi tidak boleh berhenti, kalau kita kalah cepat tidak mengikuti perkembangan zaman maka sistem yang kita bangun ini cepat usang. Birokrasi ini harus dinamis dan membuka diri dengan perkembangan digitalisasi yang ada sekarang," ujarnya.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya saat ini mengambil tema penerapan sistem birokrasi yang berdampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di semua kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.

"Mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan pelayanan yang murah atau efisien," ujarnya.

 

Ia mengatakan, perkembangan digitalisasi tidak terelakkan karena dengan digitalisasi kerja birokrasi lebih efektif dan efisien.

Anas berharap lembaga ataupun daerah yang memiliki inovasi terbaik yang masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 bisa menularkan kepada daerah lain untuk bisa dicontoh dan direplikasi.

"Mudah mudahan daerah yang mendapatkan penghargaan bisa menularkan ke daerah lain yang belum mendapatkan pada kesempatan ini. Untuk menuju penghargaan ini sangat rigid penilaiannya, indikatornya jelas, pelayanan birokrasi yang membawa dampak langsung pada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Kemenkumham raih Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik