kami sudah mengikuti seleksi passing grade ini sejak tahun 2021Mataram (ANTARA) - Sebanyak 507 guru honorer baik yang berasal dari sekolah negeri dan swasta yang telah lulus passing grade di Nusa Tenggara Barat menuntut kejelasan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum PPPK Prioritas (P1), I Putu Danny S Pradhana mengakui hingga saat ini dirinya bersama ratusan guru honorer lain yang berasal dari sekolah SMA/SMK sederajat di 10 kabupaten dan kota di NTB belum jelas statusnya meski sudah dinyatakan lulus passing grade dalam proses penerimaan guru PPPK.
"Kami menyuarakan ini karena hingga saat ini status kami belum jelas sebagai PPPK. Padahal kami sudah mengikuti seleksi passing grade ini sejak tahun 2021," ujarnya saat berada di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan dari 3.930 orang formasi guru yang dibutuhkan, sebanyak 1.373 guru dinyatakan lulus passing grade. Namun dalam perjalanannya, ternyata hanya 866 orang guru yang mendapat penempatan dan surat keputusan (SK) dari pemerintah. Sedangkan, sisanya sebanyak 507 orang sampai sekarang belum juga jelas mendapatkan SK dan penempatan dari pemerintah.
Baca juga: BKPSDM Mataram sebut seleksi ASN tahun 2022 hanya P3K, CPNS ditiadakan
Baca juga: Gaji Guru Tidak Tetap di Mataram Rp250.000/bulan
Putu mengaku sangat menyesalkan sikap Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB serta BKD NTB yang justru membuka formasi baru guru PPPK untuk Prioritas (P2) dan P3 di saat status mereka belum jelas.
"Kami yang 507 guru ini belum jelas diakomodir dalam PPPK, kenapa Kemendikbudristek, Dikbud dan BKD NTB justru membuka formasi baru," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya sebetulnya pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi V DPRD NTB.
"Makanya hari ini sebetulnya kami datang ke DPRD untuk bertemu kembali. Tapi tertunda karena Ketua Komisi V sedang berada di Jakarta. Tapi rencananya dijadwalkan lagi haru Rabu (7/12) besok," katanya.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan Rp365 miliar untuk gaji PPPK tahun 2023
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perbanyak pengangkatan honorer guru agama jadi PPPK
Untuk itu ia mempertanyakan sampai mereka digantung statusnya. Sementara usia mereka sudah di atas 40 tahun. Rata rata mereka sudah mengabdi sebagai guru ada yang 8 tahun bahkan sampai 20 tahun. Yang membuat mereka sedih, guru lain yang hanya berstatus P2, P3 dan P4 (pelamar umum) berpeluang diangkat hanya melalui observasi.
"Umur kami sudah di atas 40 tahun. Dan kami sudah mengabdi 8-20 tahun. Air mata kami sudah kering, hati kami nyesak melihat P2, P3 bahkan P4 yang hanya melalui observasi akan mendapatkan formasi. Terus bagaimana dengan kami yang sudah lulus passing grade tahun 2021," tanya Guru SMA Swasta di Lombok Barat, Salbiah.
Dikatakannya, NTB salah satu daerah yang formasi-nya lebih besar dari jumlah yang lulus pasing grade sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mengangkat mereka.
Masalah kedua yang mereka hadapi saat ini yaitu mereka masih terkendala masuk di akun SSCN ASN yang sudah mereka punyai sebelumnya.
"Kami P1 meminta kejelasan payung hukum yang tertuang dalam Permen PAN dan RB. Kami menolak peraturan baru Kemendikbudristekdikti yang digunakan untuk kami yang lulus P1 tahun 2021. Angkat dan SK kan kami," tegasnya.
Baca juga: P2G minta Presiden turun tangan tuntaskan seleksi guru PPPK
Putu mengaku sangat menyesalkan sikap Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB serta BKD NTB yang justru membuka formasi baru guru PPPK untuk Prioritas (P2) dan P3 di saat status mereka belum jelas.
"Kami yang 507 guru ini belum jelas diakomodir dalam PPPK, kenapa Kemendikbudristek, Dikbud dan BKD NTB justru membuka formasi baru," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya sebetulnya pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi V DPRD NTB.
"Makanya hari ini sebetulnya kami datang ke DPRD untuk bertemu kembali. Tapi tertunda karena Ketua Komisi V sedang berada di Jakarta. Tapi rencananya dijadwalkan lagi haru Rabu (7/12) besok," katanya.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan Rp365 miliar untuk gaji PPPK tahun 2023
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perbanyak pengangkatan honorer guru agama jadi PPPK
Untuk itu ia mempertanyakan sampai mereka digantung statusnya. Sementara usia mereka sudah di atas 40 tahun. Rata rata mereka sudah mengabdi sebagai guru ada yang 8 tahun bahkan sampai 20 tahun. Yang membuat mereka sedih, guru lain yang hanya berstatus P2, P3 dan P4 (pelamar umum) berpeluang diangkat hanya melalui observasi.
"Umur kami sudah di atas 40 tahun. Dan kami sudah mengabdi 8-20 tahun. Air mata kami sudah kering, hati kami nyesak melihat P2, P3 bahkan P4 yang hanya melalui observasi akan mendapatkan formasi. Terus bagaimana dengan kami yang sudah lulus passing grade tahun 2021," tanya Guru SMA Swasta di Lombok Barat, Salbiah.
Dikatakannya, NTB salah satu daerah yang formasi-nya lebih besar dari jumlah yang lulus pasing grade sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mengangkat mereka.
Masalah kedua yang mereka hadapi saat ini yaitu mereka masih terkendala masuk di akun SSCN ASN yang sudah mereka punyai sebelumnya.
"Kami P1 meminta kejelasan payung hukum yang tertuang dalam Permen PAN dan RB. Kami menolak peraturan baru Kemendikbudristekdikti yang digunakan untuk kami yang lulus P1 tahun 2021. Angkat dan SK kan kami," tegasnya.
Baca juga: P2G minta Presiden turun tangan tuntaskan seleksi guru PPPK
Baca juga: Pakar sebut kejelasan status guru honorer sangat mendesak
Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir yang dikonfirmasi terpisah mengaku pengangkatan status P3K bagi P1 passing grade bukan menjadi kewenangan daerah. Pemprov dan Pemkab Pemkot hanya mengusulkan ke pusat.
"Bukan daerah yang berwenang tapi untuk ASN menjadi kewenangan pusat," kata Nasir.
Nasir mengatakan Pemprov tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan. "Kalau mereka keberatan terkait pengangkatan BKD mempersilahkan menanyakan ke BKD/ BKPSDM provinsi atau kabupaten dan kota. Kami akan menjawabnya sesuai ketentuan," katanya.
Baca juga: Pemerhati dorong pemerintah daerah tambah formasi guru PPPK
Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir yang dikonfirmasi terpisah mengaku pengangkatan status P3K bagi P1 passing grade bukan menjadi kewenangan daerah. Pemprov dan Pemkab Pemkot hanya mengusulkan ke pusat.
"Bukan daerah yang berwenang tapi untuk ASN menjadi kewenangan pusat," kata Nasir.
Nasir mengatakan Pemprov tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan. "Kalau mereka keberatan terkait pengangkatan BKD mempersilahkan menanyakan ke BKD/ BKPSDM provinsi atau kabupaten dan kota. Kami akan menjawabnya sesuai ketentuan," katanya.
Baca juga: Pemerhati dorong pemerintah daerah tambah formasi guru PPPK
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
