"Selama ini belum pernah ada CSR untuk budaya, padahal daya tarik Bali itu bagi wisatawan dari sisi budaya," kata Ketua PHDI Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana dalam dialog bertajuk "Apakah Upacara Agama Mempengaruhi Kemiskinan di Bali, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dengan dana CSR yang difokuskan untuk bidang kebudayaan itu, selanjutnya dapat diarahkan untuk membantu kegiatan adat dan budaya masyarakat Bali.
Ia menambahkan, kharisma Bali dapat terjaga karena selama ini masyarakat tetap melestarikan adat dan budaya yang kemudian diimplementasikan melalui kegiatan ritual keagamaan.
Di sisi lain, ujar Sudiana, terkait adanya pandangan yang menyebutkan pelaksanaan ritual keagamaan di Bali memberatkan umat, sesungguhnya tidaklah benar karena sudah terbagi dalam berbagai tingkatan yang dipilih umat. "Kalau bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk menggelar tingkatan agung (tertinggi)," ucapnya.
Selain itu, umat Hindu sebaiknya juga memahami bahwa untuk berbakti pada Tuhan dapat ditempuh melalui empat jalan (Catur Marga). Tidak hanya lewat ritual, tetapi juga bisa lewat pendidikan, kerja dan yoga.
PHDI sebelumnya juga sudah mengeluarkan keputusan pada 1998, tentang pelaksanaan upacara yang dapat dilakukan secara massal, seperti halnya dalam upacara Ngaben.
Pihaknya sepakat ke depan diperlukan upaya pencerahan yang lebih intensif pada umat sehingga dapat melaksanakan ritual sesuai dengan kemampuan.
Terkait hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada September 2014 yang menyebutkan bahwa dari kelompok orang Bali yang miskin di wilayah perdesaan, ternyata pengeluaran kedua yang tertinggi untuk kelompok non-makanan adalah upacara, Sudiana mengharapkan ke depan agar BPS juga menghitung tingkat kemakmuran dari pelaksanaan upacara.
"Seperti halnya hotel-hotel dan akomodasi wisata lainnya, kan mereka mendapat keuntungan dari ritual upacara yang telah dilaksanakan umat Hindu," kata Sudiana.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
