Wakatobi dapat kuota 600 orang skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Wakatobi dapat kuota 600 orang skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Menpan RB Syafruddin (kanan), Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (kedua kiri) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana memberikan keterangan terkait guru honorer di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/9). Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honorer serta tenaga kesehatan yang tidak lolos atau tidak dapat mengikuti tes CPNS. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Kendari,  (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara membuka peluang lowongan kerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kuota mencapai 600 orang tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi, La Jumaddin di Kendari, Selasa mengatakan jajaran Pemkab Wakatobi membutuhkan 960 aparatur sipil negara (ASN).

"Penerimaan CPNS tahun 2018 sebanyak 300 orang cukup meringankan kebutuhan pegawai lingkup Pemkab Wakatobi. Kebijakan rekrutmen tenaga pegawai melalui skema P3K akan mengatasi kekurangan tenaga ASN," kata Jumaddin.

BKPSDM sudah melayangkan surat ke organisasi perangkat daerah (OPD) meminta jumlah kebutuhan pegawai untuk mengikuti rekrutmen P3K sesuai mekanisme perundang-undangan yang ada.

"BKPSDM yang diberi amanah mengendalikan pegawai, dan sudah bersurat ke semua OPD untuk melaporkan kebutuhan sumber daya aparatur. Bahkan sampai ke tingkat 'cleaning service' (petugas kebersihan) bila perlu untuk kita rekrut di P3K nanti," ujarnya.

Rekrutmen P3K, kata dia, memrioritaskan tenaga guru dan kesehatan dengan mekanisme penggajian sama dengan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau pelayanan OPD seperti kebersihan dan lainnya masih bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun guru dan tenaga kesehatan itu harga mati karena menyangkut cita-cita berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Tenaga pendidik dan para medis yang berstatus pegawai honorer akan dialihkan ke sistem P3K agar pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih optimal di daerah guna mendukung pendidikan bersinar dan kesehatan bersinar.

"Bagi peserta yang telah melewati ambang batas usia pun tetap bisa ikut tes berbasis Computer Assisted Tes (CAT), seperti halnya pola perekrutan CPNS," demikian La Jumaddin.

Baca juga: 176 pimpinan daerah Asia Pasifik ikut pertemuan Wakatobi
Pewarta : Sarjono
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019