Program kunjungan layanan kesehatan meningkat signifikan

Program kunjungan layanan kesehatan meningkat signifikan

Sejumlah perawat dan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Perumnas mengikuti pelatihan mengisi data pada Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) elektronik di Kelurahan Kadia, Kecamatan Bende, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/1/2019). (ANTARA FOTO/Jojon/ama.)

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo mengatakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), yaitu kunjungan layanan kesehatan oleh dokter ke rumah-rumah mengalami peningkatan yang signifikan.

Bambang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan capaian implementasi PISPK mengalami peningkatan di banding tahun 2017 yang terdapat 2.926 Puskesmas di 514 kabupaten-kota di 34 provinsi menjadi 6.025 Puskesmas.

"Selanjutnya pada tahun 2018 implementasi PISPK mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah lokus Puskesmas yang melaksanakan yaitu 6.205 Puskesmas dengan total lebih dari 25 juta keluarga,” kata Bambang.

Sejumlah provinsi yang implementasi PISPK nya tinggi yakni Sulawesi Barat 74,55 persen dari yang sebelumnya 5,24 persen pada tahun 2017. Diikuti Bengkulu sebesar 73,20 persen yang sebelumnya 12,34 persen tahun 2017, dan Riau 70,19 persen dari yang sebelumnya 17,09 persen pada 2017.

Peningkatan itu dinilai Bambang telah menunjukkan bahwa setiap tahun proses implemntasi PISPK semakin baik. Hasil dari pelaksanaan PISPK tahun sebelumnya bisa menjadi acuan untuk implementasi PISPK tahun berikutnya.

"Tahun 2019, implementasi PISPK ditargetkan dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia (9.993 Puskesmas)," kata Bambang

Namun, lanjut Bambang, pelaksanaan PISPK masih banyak tantangan dan kendala yang perlu diselesaikan tertutama dalam rangka mencapai cakupan pelayanan kesehatan semesta.

Masalah yang acap kali dialami adalah sulitnya pelaporan karena kendala jaringan, terutama di daerah terpencil. Bambang mengimbau untuk pelaporan bisa menggunakan aplikasi off line terlebih dahulu, dan ketika ada signal baru pelaporan bisa dilakukan secara online.

Senada dengan Bambang, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Didik Budijanto mengatakan kendala kebanyakan masalah pelaporan dan jaringan, biasanya memanfaatkan aplikasi luar jaringan (luring), dan dengan waktu tertentu baru menggunakan pelaporan yang dilakukan secara daring.

"Aplikasi yang terkendala signal, bisa memanfaatkan aplikasi offline. Ini (aplikasi offline) ada di Playstore. Ketika ada signal bisa disinkronisasi berbasis web. Sudah ada beberapa daerah yang melakukan seperti itu. Kalau susah pakai satelit, namun memang agak mahal biayanya,” kata Didi.*

Baca juga: Pemerintah bangun 256 Puskesmas sepanjang 2018

Baca juga: Puskesmas Serongga Kotabaru-Kalsel ditetapkan Kemenkes sebagai percontohan


 
Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019