Seharusnya di saat musim hujan seperti ini sudah banyak alat berat yang sudah disiapkan di setiap daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan akan longsor
Kupang (ANTARA) - Komisi V DPR RI menilai Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kupang tak mengindahkan usulan dari DPR terkait penempatan alat-alat berat di daerah rawan bencana saat musim hujan.

"Seharusnya di saat musim hujan seperti ini sudah banyak alat berat yang sudah disiapkan di setiap daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan akan longsor. Contohnya di Manggarai Barat, distribusi alat berat lambat karena tak ada persiapan yang matang," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada Antara di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kejadian bencana tanah longsor dan banjir di dua kecamatan di Manggarai Barat yang mengakibatkan delapan orang warga meninggal dunia dan menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores sehingga sampai saat ini proses membersihkan material longsor belum selesai.

Longsor yang terjadi di Manggarai Barat itu melumpuhkan jalan Trans Flores. Sehingga mengakibatkan transportasi dari Ruteng menuju Labuan Bajo dan sebaliknya lumpuh total.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu juga mengatakan masalah kesiapan untuk menghadapi longsor tersebut sebenarnya sudah ia sampaikan dalam setiap rapat, saat bersama dengan Kementerian PUPR dan mitra Komivi V lainnya.

Kurangnya alat-alat berat di lapangan juga membuktikan kurang adanya persiapan dari berbagai pihak sehingga kejadian seperti di kampung Culu saat proses mengali reruntuhan longsor untuk mencari korban yang tertimbun longsor memakan waktu yang lama.

Disamping itu ia juga mengkritisi tak adanya pengauditan pembangunan jembatan sehingga kasus seperti putusnya jembatan di Manggarai Barat akibat banjir juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

"Jembatan-jembatan kami sudah minta untuk diaudit sehingga jangan sampai karena hujan terus menerus ditambah angin kencang sehingga rusak. Kami sudah minta terus menerus tetapi tidak juga dilakukan." tambah dia.

Sebenarnya kata dia anggaran untuk pengadaan alat berat serta anggaran untuk pengauditan sudah ada. Jadi kata dia tidak ada alasannya bahwa tak ada alat berat atau anggaran lainnya untuk antisipasi bencana.

"Jembatan yang putus serta lambannya pekerjaan membersihkan jalan yang tertimbun longsor menunjukkan bahwa BPJN NTT tak bekerja dengan baik," tutur dia.

Politisi partai Gerindra itu juga sudah meminta BPJN Kupang untuk secepatnya membersihkan reruntuhan longsor serta secepatnya memperbaiki jalan Trans Flores.

Baca juga: Distribusi bantuan ke pengungsi Culu NTT harus dipikul

Baca juga: Pemerintah bersihkan belasan titik longsor Trans Flores

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019