Mataram (ANTARA) - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat dan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara bersinergi dengan Kepolisian Daerah NTB untuk penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penegakan hukum.

Penandatanganan pedoman kerja sama (PKS) dilakukan oleh General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Rudi Purnomoloka dan GM PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra, Yuyun Mimbar Saputra, dengan Kepala Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri di Mataram, Senin.

Rudi Purnomoloka menjelaskan, pedoman yang ditandatangani bertujuan meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergi bagi PLN dan Polda NTB dalam rangka penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan serta penegakan hukum di lingkungan kerja PLN di Provinsi NTB.

"PLN UIW NTB adalah unit PLN yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, mulai dari listrik dibangkitkan hingga diterima oleh pelanggan. Jadi, dengan adanya PKS ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara PLN dengan Polda," katanya.

Dalam operasionalnya, kata dia, PLN tentu tidak tertutup dari potensi gangguan yang dapat mempengaruhi keandalan stabilitas pasokan listrik kepada masyarakat, khususnya gangguan eksternal.

Oleh karena itu, perlu langkah pengamanan strategis dan sinergis termasuk dalam aspek penegakan hukum, agar seluruh kegiatan PLN dapat berjalan produktif, aman, efektif dan efesien.

General Manager PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra menambahkan dukungan dari Polda NTB juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di NTB, yang merupakan tanggung jawab dari PLN UIP Nusra.

"Tambahan infrastruktur ini penting untuk meningkatkan pasokan dan keandalan listrik di NTB. Percepatan penyelesaian proyek pembangkit, gardu induk maupun transmisi menjadi komitmen kami. Namun, tanpa dukungan pihak terkait dan Polda, tentu pembangunan-pembangunan sulit selesai tepat waktu," ucap Yuyun.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri juga menilai keberadaan listrik sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, sehingga keamanannya perlu dijaga.
"Bayangkan kalau listrik tidak ada, kehidupan kita akan menjadi sulit, masyarakat pasti terganggu. Oleh karena itu, saya minta rekan-rekan Polda membantu PLN. Penandatanganan ini hanya administrasi yang memang harus dipenuhi, namun kerja sama tidak berhenti di sini. Sinergitas di lapangan harus berjalan untuk kepentingan masyarakat NTB," katanya.

Pewarta: Awaludin
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019