Pemerintah diminta revitalisasi infrastruktur Lapas

Pemerintah diminta revitalisasi infrastruktur Lapas

Arsip. Petugas memadamkan api yang membakar ruangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas-II A Banda Aceh saat kerusuhan Napi dengan petugas di Banda Aceh, Kamis (4/1/2018). Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan lima ruang Lapas Kelas II A Banda Aceh yang dihuni sebanyak 500 Napi dan sekitar 1.000 aparat gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengatasi kerusuhan di Lapas tersebut. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kalangan meminta pemerintah untuk melakukan revitalisasi infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) karena sering terjadi kebakaran serta terdampak bencana.

Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastuktur Lapas dan Rutan yang ada karena kebanyakan merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

"Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda," kata Kisnu"dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Kisnu mencontohkan peristiwa kebakaran Lapas di Provinsi Aceh, yakni Cabang Rutan Sinabang, pada Minggu (18/3) dini hari, bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.

"Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa," katanya.

Dia mengakui untuk perbaikan infrastrukur lapas ini membutuhkan anggaran yang besar, namun biaya besar ini bisa digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM di dalam Lapas.

"Narapidana perlu makan, minum, dan kesehatan juga. Jadi tiap peristiwa, dijadikan asessment kepada Lapas. Pakailah sudut pandang perlindungan HAM, dari situ dapat kelihatan berapa biaya yang dikeluarkan, dan dananya, apa yang harus dibangun akan kelihatan dan terlihat di sana," katanya.

Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto menegaskan bahwa pihaknya selalu mengutamakan keselamatan narapidana.

"Ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana,” kata Ade.

Tim tanggap darurat itu dipastikannya telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana dan menghitung kerusakan yang ditimbulkan.

Langkah inilah yang setidaknya diterapkan ketika api menghanguskan Cabang Rutan Sinabang yang menyebabkan 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.

"Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan," katanya.

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas menyampaikan sepanjang Lapas memenuhi standar penanganan bencana alam ataupun bencana kebakaran dan banjir maka hak asasi manusia warga binaan akan tetap terjamin.

"Setiap lapas biasanya mengikuti aturan internasional ataupun nasional mengenai penanganan bencana, termasuk kebakaran," katanya.

Jika alat pemadam di lapas kurang, kata Hafid, sementara waktu bisa diantisipasi oleh pihak lapas dengan meningkatkan kemampuan SDM sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan menangani bencana kebakaran.

Tapi dia tetap yakin para petugas lapas itu telah diberikan pelatihan untuk menanggulangi bencana yang sesuai dengan prosedur.

Misalnya diberi pengetahuan mengenai penyebab kebakaran, kendala menangani kebakaran, klasifikasi kebakaran, proses terjadinya kebakaran, prinsip menanggulangi kebakaran, jenis-jenis alat pemadam api ringan (APAR) dan berat (APAB) serta teknik menggunakan APAR dan teknik menanggulangi kebakaran menggunakan berbagai peralatan.

"Jumlah alat pemadam di lapas sebetulnya sudah memenuhi standar dengan kapasitas napi yang mayoritas overload. Yang terpenting tinggal bagaimana alat tersebut bisa dipastikan berfungsi dengan baik,” tambahnya.

Belakangan ini kebakaran di lapas belakangan rentan terjadi, sebelum api melalap Cabang Rutan Sinabang, Blok D khusus narkoba Lapas Klas II A Biaro Bukittinggi Sumatera Barat sempat terbakar akibat arus pendek pada 21 Januari 2019 lalu.

Kemudian, pada tanggal 25 September 2018, ruang mesin genset Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan juga terbakar, serta kebakaran yang terjadi di rumah tahanan di Donggala tak lama setelah wilayah itu diguncang gempa bumi dan tsunami. 
Pewarta : Joko Susilo
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019