Peneliti: Badan Riset Nasional tidak diperlukan

Peneliti: Badan Riset Nasional tidak diperlukan

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin (kiri) berbincang dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) usai mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan hanya kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan Badan Riset Nasional tidak diperlukan karena Indonesia tinggal memanfaatkan dan melakukan evaluasi pada proses yang berjalan di lembaga yang sudah ada.

Dalam siaran pers CIPS yang diterima Antara, Selasa (19/3) mengatakan pembentukan badan baru dianggap hanya akan memperpanjang proses birokrasi yang pada akhirnya akan membuat kegiatan penelitian menjadi tidak efektif.

Sebelumnya pada debat calon wakil presiden yang diselenggarakan pada Minggu (17/3), salah satu calon Ma'ruf Amin menyebutkan pihaknya akan membentuk Badan Riset Nasional sebagai lembaga koordinasi.

"Saya rasa pembentukan Badan Riset Nasional tidak diperlukan, yang dibutuhkan peneliti Indonesia adalah iklim penelitian yang kondusif, regulasi yang tidak berbelit-belit dan juga kemudahan untuk mengakses dana penelitian. Semua cukup diregulasi dan dijalankan oleh badan yang sudah ada, misalnya saja LIPI, Kemenristekdikti atau institusi pendidikan tinggi di mana mereka bekerja,” kata dia.

Pembentukan Badan Riset Nasional dinilai tidak efektif, terlebih kalau lembaga ini hanya akan menitikberatkan pada proses administratif terkait kegiatan penelitian.

Misalnya sertifikasi untuk para peneliti yang diikuti dengan berbagai persyaratan, pada akhirnya kegiatan penelitian yang dihasilkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan.

Peningkatan besaran anggaran riset juga perlu diperhatikan untuk menjaga kontinuitas proses inovasi yang sedang dan akan berjalan. Penggunaan anggaran riset yang optimal juga harus jadi fokus yang dikejar pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong meratanya kegiatan riset di berbagai bidang.

Beragamnya sebaran bidang riset akan mendukung perkembangan bidang-bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, teknologi dan masih banyak lagi, selain bidang industri.

Perizinan untuk riset harus dibuat ringkas, cepat dan efisien.

“Perlu ada insentif bagi dunia usaha yang mau berinvestasi pada penelitian. Sinergi antara riset dan dunia usaha akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga Indonesia bisa mengejar revolusi industri 4.0,” kata dia.

Dia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk kegiatan penelitian.

Hal ini tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mulai diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dari institusi pendidikan tingkat bawah hingga tingkat atas.

Indra menambahkan, anak-anak sedini mungkin sudah seharusnya diberikan ruang untuk menciptakan berpikir kritis dan rasa ingin tahu sehingga dapat menumbuhkan budaya penelitian.

Konsep berpikir yang demikian juga harus diikuti adanya budaya toleransi di mana konsep pemikiran yang berbeda satu dengan lainnya tetap mendapatkan apresiasi dan tidak ada tekanan untuk selalu seragam. Budaya toleransi akan membiasakan si anak untuk terbiasa dengan adanya perbedaan.
Pewarta : Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019