"Bukan soal film, tapi visi Jokowi memperkuat pemerintahan yang dilan atau digital melayani itu sangat top," ujar ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, pemerintahan digital melayani memang telah dilakukan Jokowi, mulai dari sistem perizinan lewat daring atau "online single submission" (OSS) hingga penyaluran program sosial yang sudah terdigitalisasi.
Dalam debat capres periode keempat pada Sabtu (30/3) malam, Jokowi menyatakan di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan "dilan" sehingga diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik.
Berikutnya, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta reformasi tata kelola.
Pak Kus, sapaan akrab Kusnadi, mengatakan bahwa dengan membahas "dilan" maka Jokowi melakukan tiga hal sekaligus menjadi keunggulannya, yakni terkait substansi tentang reformasi birokrasi, membuktikan paham masalah dan solusi, serta memperkuat segmen pemilih muda.
"Birokrasi itu perlu terus direformasi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi untuk mempercepat proses sehingga rakyat tidak lagi berbelit mengurus dokumen, sebagaimana sudah dijalankan di pemerintahan Jokowi selama ini," katanya.
Sementara itu, sekretaris PDI Perjuangan Jatim Sri Untari mengatakan Jokowi secara substansi unggul di debat capres, bahkan ia optimistis suara anak muda semakin mantab mendukungnya.
"Setelah debat, kami yakin Pak Jokowi mendapatkan hati di kaum muda, terutama ke pemilih pemula dan suara mengambang," kata ketua fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Pemilihan Presiden digelar 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma'ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
