Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur GolkarJakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno,di Jakarta, Sabtu, menilai desakan percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan membuat partai berlambang pohon beringin itu "bergoyang" lagi.
Menurut dia, jika pun ada evaluasi terhadap kinerja Golkar dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum, jawabannya bukan mempercepat Munas.
"Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur Golkar," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
