"Sistem ini memang rumit, tidak mudah, dan kita coba menerjemahkan, masalah SKD (surat keterangan domisili) palsu, tolong orang tua siap cari sekolah lain. Soal terlempar ke Wonogiri karena 'human error', sudah kita selesaikan," katanya saat melakukan sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin.
Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Ganjar meminta semua aduan masyarakat itu sebisa mungkin segera ditangani, termasuk komplain masyarakat melalui media sosial.
Baca juga: Orang tua siswa mengadu persoalan PPDB ke DPRD Bali
Ganjar mengaku menerima banyak aduan dari orang tua calon siswa yang mendaftar PPDB 2019 tingkat SMA negeri di Jateng.
Orang nomor satu di Jateng itu juga mengaku setiap hari dihubungi para orang tua siswa melalui telepon, ada yang mengaku pendukungnya ketika pemilihan gubernur, teman sekolah, bahkan pejabat penting yang meminta agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit atau negeri.
"Saya ini tiap hari menerima aduan, semua orang tua ingin anaknya ke sekolah negeri, tapi sistem ini tidak bisa. Pahit memang, saya sampai ditekan, ada pendukung, bahkan pejabat penting yang menekan saya. Saya tidak bisa," ujarnya.
Saat berada di Posko PPDB kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar sempat menemui beberapa orang tua siswa yang mengadu karena anaknya tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 karena penerapan sistem zonasi.
Ganjar bahkan memberikan penjelasan dengan tenang dan menyatakan, jika tidak ada satu pun orang yang bisa menekan dirinya untuk meloloskan calon siswa masuk ke SMA tertentu.***3***
Baca juga: Dewan Harapkan Sosialisasi Aturan PPDB Tersebar Luas
Baca juga: FKSS Jabar: sistem zonasi PPDB buat SMA swasta terpuruk
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
