Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Z, ST M.Kes berpendapat secara umum susunan Kabinet Indonesia maju memperlihatkan optimisme, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Secara umum Kabinet Indonesia maju ini memberi optimisme, karena dominan (sosok) profesional, meskipun (mereka) utusan partai tetapi mengutamakan kapasitas dan integritas," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan susunan Kabinet Indoensia maju yang akan membantu kepemimpinan dirinya bersama Wapres KH Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang.
Meski demikian, menurut dia ada beberapa menteri yang pernah menjabat pada masa kabinet kerja pemerintah jilid satu, dan kemudian kembali mengemban amanah yang sama pada periode kedua ini memiliki catatan khusus dalam kinerja ke depan.
"Misalnya Menteri Keuangan masih tetap Sri Mulyani, padahal kinerja keuangan kita hancur, dimana hutang membengkak, pungutan pajak pada konglomerat macet, dan kemampuan bayar hutang kita juga rendah," kata dia.
Kemudian, Nasrul juga mengkritisi terkait dengan jabatan Edy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kata dia, Edy harus meneruskan kinerja menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti yang dinilai berhasil dalam mendorong optimalisasi laut untuk sumber pendapatan negara dengan memberikan tindakan tegas bagi kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin memasuki wilayah laut Indonesia.
"Kita khawatir Pak Edy masih butuh waktu belajar dalam pengelolaan sumber daya laut karena background beliau yang tidak pernah terdengar bicara tentang laut dan sumber daya yang ada di dalamnya," kata dia.
Selain itu, Nasrul juga berpandangan bahwa yang paling beresiko justru posisi Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo. Kata dia, kementerian ini mengelola isu terkait dengan pertanian, yang bahwa ratusan juta rakyat Indonesia bergantung pada sektor tersebut.
Kata dia, Menteri Pertanian yang menjabat periode 2014-2019 belum mampu mengangkat taraf kehidupan petani Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan dinilai semakin buruk akibat dari kebijakan impor produk pertanian besar-besaran, seperti beras, terigu, gula, garam, dan sebagainya.
"Diharapkan Menteri Pertanian ini memiliki kemampuan optimal dalam koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Bulog, serta Menteri BUMN. Agar setiap departemen dan non departemen bisa saling perkuat sehingga kesejahteraan petani tercapai," kata dia.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019