Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Meureuhom Daya Kabupaten Aceh Jaya menarik kembali imbauannya terkait larangan pengibaran bendera Bulan Bintang dalam rangka memperingati Milad GAM di daerah setempat.
Penarikan tersebut setelah adanya pernyataan dari Juru Bicara KPA Pusat Azhari Cagee menyebutkan surat edaran terkait larangan pengibaran bendera Bulan Bintang yang ditanda tangani Muzakir Manaf murni hoaks.
Baca juga: KPA Aceh Jaya imbau untuk tidak kibarkan Bendera Bulan Bintang saat milad GAM
"Sebelumnya kita imbau seluruh kombatan untuk tidak mengibarkan bendera Bulan Bintang itu karena beredar surat dari Ketua KPA Pusat, tapi ternyata surat tersebut hoaks yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap Ketua KPA Wilayah Meureuhom Daya, Tgk Saifuddin kepada Antara di Calang, Senin (2/12) malam.
Ia menyampaikan pihaknya mengutuk keras oknum yang sudah mengedarkan surat edaran terkait larangan pengibaran bendera Bulan Bintang pada tanggal 4 Desember 2019.
"Surat itu murni hoaks, bukan dari Mualem atau Tgk H Muzakir Manaf selaku Ketua KPA Pusat, karena beliau tidak pernah mengeluarkan surat larangan tersebut," kata Pang Sai sapaan Tgk Saifuddin.
Ia menyampaikan sikap KPA sudah jelas yaitu KPA tidak berada dalam kapasitas menyuruh atau melarang karena bendera itu sudah menjadi milik masyarakat Aceh dan sudah disahkan menjadi Qanun Aceh.
"Kalau kita suruh atau larang malah dibilang bendera kelompok lagi, maka KPA/GAM mengecam keras surat hoaks tersebut yang telah beredar luas," katanya.
"Intinya, kita tidak melarang dan juga tidak menyuruh masyarakat maupun kombatan untuk mengibarkan atau tidak mengibarkan bendera Aceh pada saat Milad nanti," kata Pang Sai.
Ia menambahkan, sesuai dengan instruksi juru bicara KPA Pusat, Azhari Cagee telah meminta kepada seluruh panglima wilayah, panglima daerah dan panglima sagoe agar dalam menerima info selalu mengikuti garis komando dan berhati- hati, karena dengan kejadian ini ada pihak-pihak yang sedang mengobok-obok damai Aceh.
"Tentu kami sangat mematuhi segala instruksi KPA Pusat, dan memang tadi sempat tersebar bahwa adanya beredar surat hoaks dan kita meminta kepada masyarakat agar tidak termakan dengan informasi hoak tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Penarikan tersebut setelah adanya pernyataan dari Juru Bicara KPA Pusat Azhari Cagee menyebutkan surat edaran terkait larangan pengibaran bendera Bulan Bintang yang ditanda tangani Muzakir Manaf murni hoaks.
Baca juga: KPA Aceh Jaya imbau untuk tidak kibarkan Bendera Bulan Bintang saat milad GAM
"Sebelumnya kita imbau seluruh kombatan untuk tidak mengibarkan bendera Bulan Bintang itu karena beredar surat dari Ketua KPA Pusat, tapi ternyata surat tersebut hoaks yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap Ketua KPA Wilayah Meureuhom Daya, Tgk Saifuddin kepada Antara di Calang, Senin (2/12) malam.
Ia menyampaikan pihaknya mengutuk keras oknum yang sudah mengedarkan surat edaran terkait larangan pengibaran bendera Bulan Bintang pada tanggal 4 Desember 2019.
"Surat itu murni hoaks, bukan dari Mualem atau Tgk H Muzakir Manaf selaku Ketua KPA Pusat, karena beliau tidak pernah mengeluarkan surat larangan tersebut," kata Pang Sai sapaan Tgk Saifuddin.
Ia menyampaikan sikap KPA sudah jelas yaitu KPA tidak berada dalam kapasitas menyuruh atau melarang karena bendera itu sudah menjadi milik masyarakat Aceh dan sudah disahkan menjadi Qanun Aceh.
"Kalau kita suruh atau larang malah dibilang bendera kelompok lagi, maka KPA/GAM mengecam keras surat hoaks tersebut yang telah beredar luas," katanya.
"Intinya, kita tidak melarang dan juga tidak menyuruh masyarakat maupun kombatan untuk mengibarkan atau tidak mengibarkan bendera Aceh pada saat Milad nanti," kata Pang Sai.
Ia menambahkan, sesuai dengan instruksi juru bicara KPA Pusat, Azhari Cagee telah meminta kepada seluruh panglima wilayah, panglima daerah dan panglima sagoe agar dalam menerima info selalu mengikuti garis komando dan berhati- hati, karena dengan kejadian ini ada pihak-pihak yang sedang mengobok-obok damai Aceh.
"Tentu kami sangat mematuhi segala instruksi KPA Pusat, dan memang tadi sempat tersebar bahwa adanya beredar surat hoaks dan kita meminta kepada masyarakat agar tidak termakan dengan informasi hoak tersebut," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019