Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan pemeriksaan sampel swab terkait COVID-19 secara massal, sebagai langkah upaya guna memastikan daerah Tanah Rencong benar-benar aman dari penyebaran virus corona.
Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani, Jumat, mengatakan pihaknya sependapat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh yang menyaran agar pemerintah melakukan pemeriksaan swab massal terhadap masyarakat Aceh.
"Kalau kita mengklaim aman, kita harus ada bukti kenapa kita aman. Minimal salah satunya sudah ada rapid test (tes cepat) atau swab secara massal, baru dikategorikan kita aman," katanya, di Banda Aceh.
Sepekan jelang lebaran Idul Fitri 1441 hijriah Aceh tidak ada laporan penambahan kasus positif COVID-19. Namun, Kamis (28/5) kemarin terjadi penambahan satu kasus positif corona yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) asal Kota Banda Aceh.
Kata Falevi, hal demikian membuktikan bahwa provinsi paling barat Indonesia itu belum kondusif dari ancaman COVID-19, sehingga jangan terlalu cepat untuk berbesar hati, mengingat Aceh belum secara maksimal menerapkan protokol kesehatan.
"Misalnya cuci tangan, sekarang sudah enggak ada lagi, dulu setiap tempat persingggahan atau ATM (Anjung Tunai Mandiri) ada handsanitizer, sekarang sudah enggak ada lagi, bahkan kotak-kotak handsanitizer-nya sudah hilang," ujarnya.
Kemudian, tambah Falevi, pemerintah juga harus mengantisipasi warga yang mudik lebaran ke Aceh, mengingat Aceh terlambat melakukan pengawasan sebelum lebaran di setiap perbatasan.
"Saya fikir banyak sekali OTG yang berkeliaran di seluruh Aceh, salah satunya kemarin yang di Lamteumen, Banda Aceh itu. Kapan pulang dia, sudah berapa banyak berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan tetangganya. Itu baru satu kasus," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Aceh memiliki belanja tak terduga (BTT) Rp118 miliar untuk penanganan COVID-19, dan masih belum sepenuhnya digunakan, sehingga anggaran itu dapat dipakai untuk pelaksanaan uji swab secara massal.
Makanya saya sepakat dengan apa disampaikan oleh teman-teman IDI, bahwa kita belum aman, karena syarat untuk membuktikan kita aman yang terukur itu belum kita lakukan, tes massal swab atau rapid test, katanya.
"Makanya saya tidak sepakat terlalu cepat kita berbesar hati bahwa kita paling hebat, padahal kita tidak melakukan apa-apa," ujarnya, menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani, Jumat, mengatakan pihaknya sependapat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh yang menyaran agar pemerintah melakukan pemeriksaan swab massal terhadap masyarakat Aceh.
"Kalau kita mengklaim aman, kita harus ada bukti kenapa kita aman. Minimal salah satunya sudah ada rapid test (tes cepat) atau swab secara massal, baru dikategorikan kita aman," katanya, di Banda Aceh.
Sepekan jelang lebaran Idul Fitri 1441 hijriah Aceh tidak ada laporan penambahan kasus positif COVID-19. Namun, Kamis (28/5) kemarin terjadi penambahan satu kasus positif corona yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) asal Kota Banda Aceh.
Kata Falevi, hal demikian membuktikan bahwa provinsi paling barat Indonesia itu belum kondusif dari ancaman COVID-19, sehingga jangan terlalu cepat untuk berbesar hati, mengingat Aceh belum secara maksimal menerapkan protokol kesehatan.
"Misalnya cuci tangan, sekarang sudah enggak ada lagi, dulu setiap tempat persingggahan atau ATM (Anjung Tunai Mandiri) ada handsanitizer, sekarang sudah enggak ada lagi, bahkan kotak-kotak handsanitizer-nya sudah hilang," ujarnya.
Kemudian, tambah Falevi, pemerintah juga harus mengantisipasi warga yang mudik lebaran ke Aceh, mengingat Aceh terlambat melakukan pengawasan sebelum lebaran di setiap perbatasan.
"Saya fikir banyak sekali OTG yang berkeliaran di seluruh Aceh, salah satunya kemarin yang di Lamteumen, Banda Aceh itu. Kapan pulang dia, sudah berapa banyak berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan tetangganya. Itu baru satu kasus," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Aceh memiliki belanja tak terduga (BTT) Rp118 miliar untuk penanganan COVID-19, dan masih belum sepenuhnya digunakan, sehingga anggaran itu dapat dipakai untuk pelaksanaan uji swab secara massal.
Makanya saya sepakat dengan apa disampaikan oleh teman-teman IDI, bahwa kita belum aman, karena syarat untuk membuktikan kita aman yang terukur itu belum kita lakukan, tes massal swab atau rapid test, katanya.
"Makanya saya tidak sepakat terlalu cepat kita berbesar hati bahwa kita paling hebat, padahal kita tidak melakukan apa-apa," ujarnya, menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020