Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 di provinsi tersebut mencapai Rp8,9 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp13,05 triliun.
"Hingga akhir September lalu, persentase serapan APBN di Aceh sudah mencapai 68,25 persen atau Rp8,9 triliun dari Rp13,05 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Selasa.
Syafriadi menyebutkan serapan APBN tersebut merupakan belanja pemerintah. Belanja pemerintah tersebut merupakan instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Di Aceh, kata Syafriadi, lebih dari 700 satuan kerja yang dibiayai APBN. Satuan kerja tersebut tergabung dalam kementerian dan lembaga negara lainnya.
Dari serapan anggaran Rp8,9 triliun tersebut, kata Syafriadi, realisasi belanja terbanyak Kementerian Agama sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,97 triliun atau 66,41 persen.
Kemudian, Kementerian Pertahanan dengan realisasi Rp1,58 triliun dari pagu Rp2,32 triliun atau 67,84 persen. Kementerian PUPR dengan realisasi Rp1,32 triliun dari pagu Rp2,1 triliun atau 63,19 persen.
Serta Kepolisian RI dengan realisasi Rp1,21 triliun dari pagu Rp1,54 triliun atau 78,42 persen. Dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan realisasi Rp653 miliar dari pagi Rp1,19 triliun atau 54,53 persen.
"Serapan belanja Kementerian Pendidikan Nasional ini masih rendah karena perguruan tinggi yang dibiayai APBN belum melakukan perkuliahan. Begitu juga dengan penelitian, belum dilakukan karena pandemi COVID-19," kata Syafriadi.
Syafriadi mengatakan pihaknya terus mendorong satuan-satuan kerja meningkatkan daya serap anggaran, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Percepatan serapan anggaran ini untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian yang kini terdampak pandemi COVID-19. Namun, percepatan realisasi anggaran tetap berpedoman pada tata kelola keuangan yang baik," kata Syafriadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Hingga akhir September lalu, persentase serapan APBN di Aceh sudah mencapai 68,25 persen atau Rp8,9 triliun dari Rp13,05 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Selasa.
Syafriadi menyebutkan serapan APBN tersebut merupakan belanja pemerintah. Belanja pemerintah tersebut merupakan instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Di Aceh, kata Syafriadi, lebih dari 700 satuan kerja yang dibiayai APBN. Satuan kerja tersebut tergabung dalam kementerian dan lembaga negara lainnya.
Dari serapan anggaran Rp8,9 triliun tersebut, kata Syafriadi, realisasi belanja terbanyak Kementerian Agama sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,97 triliun atau 66,41 persen.
Kemudian, Kementerian Pertahanan dengan realisasi Rp1,58 triliun dari pagu Rp2,32 triliun atau 67,84 persen. Kementerian PUPR dengan realisasi Rp1,32 triliun dari pagu Rp2,1 triliun atau 63,19 persen.
Serta Kepolisian RI dengan realisasi Rp1,21 triliun dari pagu Rp1,54 triliun atau 78,42 persen. Dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan realisasi Rp653 miliar dari pagi Rp1,19 triliun atau 54,53 persen.
"Serapan belanja Kementerian Pendidikan Nasional ini masih rendah karena perguruan tinggi yang dibiayai APBN belum melakukan perkuliahan. Begitu juga dengan penelitian, belum dilakukan karena pandemi COVID-19," kata Syafriadi.
Syafriadi mengatakan pihaknya terus mendorong satuan-satuan kerja meningkatkan daya serap anggaran, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Percepatan serapan anggaran ini untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian yang kini terdampak pandemi COVID-19. Namun, percepatan realisasi anggaran tetap berpedoman pada tata kelola keuangan yang baik," kata Syafriadi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020