Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bakal menemui Presiden RI Joko Widodo guna memastikan jadwal dan tahapan Pilkada Aceh dapat diselenggarakan pada 2022 mendatang.
"Saya pertegas bahwa DPR Aceh dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh serta stakeholder lainnya akan bertemu Presiden," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, di Banda Aceh, Kamis.
Kesimpulan tentang wacana bertemu Presiden itu diputuskan dalam rapat koordinasi dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh serentak 2022 antara DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan pimpinan partai politik lokal maupun nasional di Aceh.
Dahlan mengatakan, setelah adanya persetujuan bersama dari rapat koordinasi ini pihaknya segera membicarakan mengenai jadwal mengunjungi Presiden.
"Kami segera memastikan pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder di Aceh dengan Presiden RI," ujar Dahlan.
Dahlan menuturkan, hasil kesepakatan dari rapat koordinasi itu juga diteruskan kepada Gubernur Aceh untuk kemudian secara bersama-sama bertemu Presiden RI.
Dalam pertemuan itu nantinya DPR Aceh menyampaikan kepada penyelenggara negara terkait dengan ketentuan dan norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) atau lebih spesifik mengenai Pilkada Aceh.
"Saya kira dengan demikian kegelisahan kita bersama dan juga teman-teman penyelenggara dari KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh bisa terobati. Termasuk kita sampaikan hal-hal taktis lainnya," kata politikus Partai Aceh itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Saya pertegas bahwa DPR Aceh dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh serta stakeholder lainnya akan bertemu Presiden," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, di Banda Aceh, Kamis.
Kesimpulan tentang wacana bertemu Presiden itu diputuskan dalam rapat koordinasi dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh serentak 2022 antara DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan pimpinan partai politik lokal maupun nasional di Aceh.
Dahlan mengatakan, setelah adanya persetujuan bersama dari rapat koordinasi ini pihaknya segera membicarakan mengenai jadwal mengunjungi Presiden.
"Kami segera memastikan pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder di Aceh dengan Presiden RI," ujar Dahlan.
Dahlan menuturkan, hasil kesepakatan dari rapat koordinasi itu juga diteruskan kepada Gubernur Aceh untuk kemudian secara bersama-sama bertemu Presiden RI.
Dalam pertemuan itu nantinya DPR Aceh menyampaikan kepada penyelenggara negara terkait dengan ketentuan dan norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) atau lebih spesifik mengenai Pilkada Aceh.
"Saya kira dengan demikian kegelisahan kita bersama dan juga teman-teman penyelenggara dari KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh bisa terobati. Termasuk kita sampaikan hal-hal taktis lainnya," kata politikus Partai Aceh itu.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021