Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyatakan 3.942 desa atau gampong di provinsi paling barat Indonesia itu telah melakukan pencairan Dana Desa 2021 tahap pertama, yang fokus penggunaannya untuk bantuan langsung tunai (BLT).
“BLT salah satu prioritas Dana Desa 2021, di samping pemberdayaan ekonomi dan kegiatan strategis lainnya,” kata Kepala DPMG Aceh Azhari di Banda Aceh, Selasa.
Dia menjelasakan dari 23 kabupaten/kota di daerah Tanah Rencong itu, tiga kabupaten di antaranya telah mencapai 100 pencairan Dana Desa tahap pertama yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang dan Gayo Lues.
Sementara daerah lainnya tingkat realisasi bervariasi mulai dari 99 persen hingga 51 persen. Kata dia ada empat daerah yang realisasinya masih di bawah 50 persen seperti Aceh Utara 31,22 persen, Simeulue 16,67 persen, Aceh Timur 7,21 persen dan Pidie 4,75 persen.
“Penyebabnya karena terlambat pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sehingga berdampak tidak bisa cair Dana Desa,” kata Azhari.
Ia menambahkan Aceh memiliki 6.497 desa, dengan alokasi anggaran Dana Desa 2021 mencapai Rp4,98 triliun. Desa yang telah lakukan pencairan tahap pertama 3.942 desa, dengan total anggaran yang telah beredar di tengah masyarakat desa mencapai Rp947,1 miliar.
Azhari berharap desa-desa lain segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama, sehingga dengan beredarnya anggaran di tengah masyarakat akan dapat menjadi stimulus dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi warga.
Selain itu, dia menambahkan, ada beberapa kabupaten yang sudah mulai melakukan pencairan Dana Desa tahap dua yakni Aceh Selatan 12 desa, Aceh Tenggara 11 desa, Bener Meriah 14 desa, Lhokseumawe empat desa, Aceh Besar tiga desa dan satu desa di Nagan Raya.
“Dengan total anggaran Rp11,8 miliar,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi menyebutkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat kepada Aceh sebesar Rp4,98 triliun.
“Anggaran yang diberikan ini harus dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan secara cepat, tepat dan terarah,” katanya di Banda Aceh.
Menurut dia Dana Desa itu tidak hanya diarahkan untuk mengokohkan daya beli masyarakat melalui BLT, tapi juga untuk mendukung UKM dan sektor usaha pertanian serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital.
“Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“BLT salah satu prioritas Dana Desa 2021, di samping pemberdayaan ekonomi dan kegiatan strategis lainnya,” kata Kepala DPMG Aceh Azhari di Banda Aceh, Selasa.
Dia menjelasakan dari 23 kabupaten/kota di daerah Tanah Rencong itu, tiga kabupaten di antaranya telah mencapai 100 pencairan Dana Desa tahap pertama yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang dan Gayo Lues.
Sementara daerah lainnya tingkat realisasi bervariasi mulai dari 99 persen hingga 51 persen. Kata dia ada empat daerah yang realisasinya masih di bawah 50 persen seperti Aceh Utara 31,22 persen, Simeulue 16,67 persen, Aceh Timur 7,21 persen dan Pidie 4,75 persen.
“Penyebabnya karena terlambat pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sehingga berdampak tidak bisa cair Dana Desa,” kata Azhari.
Ia menambahkan Aceh memiliki 6.497 desa, dengan alokasi anggaran Dana Desa 2021 mencapai Rp4,98 triliun. Desa yang telah lakukan pencairan tahap pertama 3.942 desa, dengan total anggaran yang telah beredar di tengah masyarakat desa mencapai Rp947,1 miliar.
Azhari berharap desa-desa lain segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama, sehingga dengan beredarnya anggaran di tengah masyarakat akan dapat menjadi stimulus dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi warga.
Selain itu, dia menambahkan, ada beberapa kabupaten yang sudah mulai melakukan pencairan Dana Desa tahap dua yakni Aceh Selatan 12 desa, Aceh Tenggara 11 desa, Bener Meriah 14 desa, Lhokseumawe empat desa, Aceh Besar tiga desa dan satu desa di Nagan Raya.
“Dengan total anggaran Rp11,8 miliar,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi menyebutkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat kepada Aceh sebesar Rp4,98 triliun.
“Anggaran yang diberikan ini harus dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan secara cepat, tepat dan terarah,” katanya di Banda Aceh.
Menurut dia Dana Desa itu tidak hanya diarahkan untuk mengokohkan daya beli masyarakat melalui BLT, tapi juga untuk mendukung UKM dan sektor usaha pertanian serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital.
“Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh,” katanya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021