Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta agar Pemerintah Aceh mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021, yang cakupan serapan anggaran saat ini masih sangat rendah.
“Hingga saat ini realisasi APBA 2021 sangat memprihatinkan, cukup rendah serapan anggarannya,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin di Banda Aceh, Kamis.
Baca juga: DPRA soroti penggunaan dana refocusing COVID-19 di Aceh
Dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada Rabu (7/7) kemarin, kata Safaruddin, pihak legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) juga telah mempertanyakan hal tersebut, sekaligus menekankan agar pemerintah provinsi mempercepat serapan anggaran.
Padahal, kata politisi Partai Gerindra itu, pengesahan APBA 2021 dilakukan pada Desember 2020, dan pengesahan itu cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering molor waktu.
Pengesahan tersebut juga mendapat catatan yang baik dari Kementerian Dalam Negeri, kata Safaruddin.
Baca juga: Senator Fadhil Rahmi sebut Aceh tak konsisten terkait Qanun LKS
“Namun kelemahannya justru pada realisasi kegiatan. Sehingga target dari RPJM dan keingingan masyarakat untuk bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi tidak berjalan baik, karena perekonomian rakyat Aceh saat ini sangat tergantung pada jalannya APBA,” katanya.
Menurut dia rendahnya realisasi anggaran menyebabkan masyarakat tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Kondisi menjadi semakin rumit karena sedang dilanda pandemi COVID-19.
“Jadi DPRA menekankan APBA 2021 dipacu cepat, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh,” kata Safaruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Hingga saat ini realisasi APBA 2021 sangat memprihatinkan, cukup rendah serapan anggarannya,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin di Banda Aceh, Kamis.
Baca juga: DPRA soroti penggunaan dana refocusing COVID-19 di Aceh
Dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada Rabu (7/7) kemarin, kata Safaruddin, pihak legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) juga telah mempertanyakan hal tersebut, sekaligus menekankan agar pemerintah provinsi mempercepat serapan anggaran.
Padahal, kata politisi Partai Gerindra itu, pengesahan APBA 2021 dilakukan pada Desember 2020, dan pengesahan itu cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering molor waktu.
Pengesahan tersebut juga mendapat catatan yang baik dari Kementerian Dalam Negeri, kata Safaruddin.
Baca juga: Senator Fadhil Rahmi sebut Aceh tak konsisten terkait Qanun LKS
“Namun kelemahannya justru pada realisasi kegiatan. Sehingga target dari RPJM dan keingingan masyarakat untuk bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi tidak berjalan baik, karena perekonomian rakyat Aceh saat ini sangat tergantung pada jalannya APBA,” katanya.
Menurut dia rendahnya realisasi anggaran menyebabkan masyarakat tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Kondisi menjadi semakin rumit karena sedang dilanda pandemi COVID-19.
“Jadi DPRA menekankan APBA 2021 dipacu cepat, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh,” kata Safaruddin.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021