Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan sitem ekonomi Islam sangat ideal untuk diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
"Sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan," kata Zaini dalam pidato tertulis dibacakan Asisten II Azhari Hasan di Banda Aceh, Senin.
Di sela-sela membuka International Conference Shariah Oriented Public Policy in Economic System(ICoSOPP), Ia mengatakan masalah etika merupakan hal yang paling ditekankan dalam sistem ekonomi ini, sebab sistem ekonomi Islam diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah.
Iam mengatakan dalam sistem ekonomi islam, setiap individu akan diuntungkan tanpa mengorbankan hak individu lainnya.
"Sistem ekonomi ini sangat berbeda dengan ekonomi lainnya yang tidak mengatur tentang batas-batas prilaku, sehingga sistem itu bisa membuat orang untung besar dan bisa membuat orang lain bangkrut," katanya.
Pihaknya berharap konferensi yang akan berlangsung selama dua hari itu mampu menghasilkan sejumlah masukan terkait sistem ekonomi Islam yang efektif diimplementasikan di serambi mekkah ini.
"Mudah-mudahan rekomendasi itu bisa menjadi rujukan untuk menerapkan kebijakan di bidang ekonomi Syariah secara menyeluruh di Aceh," katanya.
Hal senada juga diutarakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Prof Farid Wajdi Ibrahim. Ia mengatakan dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan publik disusun berdasarkan prinsip dan petunjuk dari syariah.
"Ini adalah basis dan kerangka fondasi penyusunan kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan syari¿ah seperti mewujudkan kesejahteraan, keadilan, persaudaraan, tanggungjawab dan solidaritas sosial serta tujuan lainnya,¿ katanya.
Ketua Panitia ICoSOPP, Dr M Yasir Yusuf mengatakan konferensi bertajuk formulasi kebijakan public berorientasi syariah dalam ekonomi islam ini dilaksanakan untuk melahirkan pikiran yang bersifat akademis.
"konferensi ini tertujuan menjadi tempat sharing ide, pengalaman dan pemikiran berkaitan kebijakan publik dalam kerangka Islam. Berbagai makalah dengan judul-judul khusus akan dipersentasikan oleh pembicara dari berbagai negara selama dua hari," katanya.
Konferensi tersebut diikuti 59 pembicara dari berbagai negara, antaralain narasumber dari Inggris, Jepang, Turki, Pakistan, Uganda, Malaysia, Bangladesh dan Indonesia.
"Sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan," kata Zaini dalam pidato tertulis dibacakan Asisten II Azhari Hasan di Banda Aceh, Senin.
Di sela-sela membuka International Conference Shariah Oriented Public Policy in Economic System(ICoSOPP), Ia mengatakan masalah etika merupakan hal yang paling ditekankan dalam sistem ekonomi ini, sebab sistem ekonomi Islam diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah.
Iam mengatakan dalam sistem ekonomi islam, setiap individu akan diuntungkan tanpa mengorbankan hak individu lainnya.
"Sistem ekonomi ini sangat berbeda dengan ekonomi lainnya yang tidak mengatur tentang batas-batas prilaku, sehingga sistem itu bisa membuat orang untung besar dan bisa membuat orang lain bangkrut," katanya.
Pihaknya berharap konferensi yang akan berlangsung selama dua hari itu mampu menghasilkan sejumlah masukan terkait sistem ekonomi Islam yang efektif diimplementasikan di serambi mekkah ini.
"Mudah-mudahan rekomendasi itu bisa menjadi rujukan untuk menerapkan kebijakan di bidang ekonomi Syariah secara menyeluruh di Aceh," katanya.
Hal senada juga diutarakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Prof Farid Wajdi Ibrahim. Ia mengatakan dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan publik disusun berdasarkan prinsip dan petunjuk dari syariah.
"Ini adalah basis dan kerangka fondasi penyusunan kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan syari¿ah seperti mewujudkan kesejahteraan, keadilan, persaudaraan, tanggungjawab dan solidaritas sosial serta tujuan lainnya,¿ katanya.
Ketua Panitia ICoSOPP, Dr M Yasir Yusuf mengatakan konferensi bertajuk formulasi kebijakan public berorientasi syariah dalam ekonomi islam ini dilaksanakan untuk melahirkan pikiran yang bersifat akademis.
"konferensi ini tertujuan menjadi tempat sharing ide, pengalaman dan pemikiran berkaitan kebijakan publik dalam kerangka Islam. Berbagai makalah dengan judul-judul khusus akan dipersentasikan oleh pembicara dari berbagai negara selama dua hari," katanya.
Konferensi tersebut diikuti 59 pembicara dari berbagai negara, antaralain narasumber dari Inggris, Jepang, Turki, Pakistan, Uganda, Malaysia, Bangladesh dan Indonesia.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015