Gaza (ANTARA Aceh) - Delapan menteri kabinet dan 22 pejabat di Pemerintah Persatuan Palestina secara mendadak meninggalkan Jalur Gaza pada Senin malam (20/4), setelah pertengkaran sengit dengan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), kata beberapa pejabat.
Delegasi pejabat tinggi Palestina itu melakukan kunjungan langka ke Jalur Gaza pada Ahad (19/4) dan berencana berada di daerah kantung Palestina tersebut, yang dikuasai HAMAS, selama lima hari guna menyelesaikan masalah yang mengganjal yang berkaitan dengan gaji pegawai di Jalur Gaza.
Seorang pejabat yang dekat dengan delegasi tersebut mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi-- delegasi itu mendapat instruksi dari pimpinan Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, untuk menghentikan kunjungan dan meninggalkan Jalur Gaza secepatnya.
"Sikap HAMAS untuk menyelesaikan masalah yang jadi sengket sangat keras kepala," kata pejabat itu. Ia menambahkan, "HAMAS menolak gagasan Pemerintah Persatuan yang berkaitan dengan penyelesaian semua masalah, termasuk masalah gaji pegawai."
Ketika HAMAS merebut kekuasaan atas Jalur Gaza dengan menggunakan kekerasan pada 2007, ada sebanyak 70.000 pegawai Palestina yang mendapat gaji bulanan mereka dari Pemerintah OtonomI Nasional Palestina (PNA).
Namun, setelah HAMAS menguasai daerah kantung tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan instruksi kepada 70.000 pegawai itu agar tidak bekerja, dan tinggal di rumah serta gaji mereka tetap diberikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, HAMAS mencalonkan 43.000 pegawai untuk menggantikan posisi pegawai yang tidak bekerja, dan membayar gaji mereka selama tujuh tahun belakangan.
Tapi ketika Pemerintah Persatuan dibentuk pada Juni tahun lalu, HAMAS ingin Pemerintah Persatuan juga membayar gaji 43.000 pegawainya. Pemerintah Perdatuan mengajukan gagasan untuk mengatasi krisis itu.
Kepergian para pejabat Pemerintah Persatuan tersebut akan menambah parah perpecahan di dalam tubuh Palestina antara HAMAS dan Pemerintah Persatuan, yang dibentuk oleh Presiden Mahmoud Abbas. Dan situasi di Jalur Gaza akan makin rumit, kata beberapa pengamat.
Delegasi pejabat tinggi Palestina itu melakukan kunjungan langka ke Jalur Gaza pada Ahad (19/4) dan berencana berada di daerah kantung Palestina tersebut, yang dikuasai HAMAS, selama lima hari guna menyelesaikan masalah yang mengganjal yang berkaitan dengan gaji pegawai di Jalur Gaza.
Seorang pejabat yang dekat dengan delegasi tersebut mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi-- delegasi itu mendapat instruksi dari pimpinan Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, untuk menghentikan kunjungan dan meninggalkan Jalur Gaza secepatnya.
"Sikap HAMAS untuk menyelesaikan masalah yang jadi sengket sangat keras kepala," kata pejabat itu. Ia menambahkan, "HAMAS menolak gagasan Pemerintah Persatuan yang berkaitan dengan penyelesaian semua masalah, termasuk masalah gaji pegawai."
Ketika HAMAS merebut kekuasaan atas Jalur Gaza dengan menggunakan kekerasan pada 2007, ada sebanyak 70.000 pegawai Palestina yang mendapat gaji bulanan mereka dari Pemerintah OtonomI Nasional Palestina (PNA).
Namun, setelah HAMAS menguasai daerah kantung tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan instruksi kepada 70.000 pegawai itu agar tidak bekerja, dan tinggal di rumah serta gaji mereka tetap diberikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, HAMAS mencalonkan 43.000 pegawai untuk menggantikan posisi pegawai yang tidak bekerja, dan membayar gaji mereka selama tujuh tahun belakangan.
Tapi ketika Pemerintah Persatuan dibentuk pada Juni tahun lalu, HAMAS ingin Pemerintah Persatuan juga membayar gaji 43.000 pegawainya. Pemerintah Perdatuan mengajukan gagasan untuk mengatasi krisis itu.
Kepergian para pejabat Pemerintah Persatuan tersebut akan menambah parah perpecahan di dalam tubuh Palestina antara HAMAS dan Pemerintah Persatuan, yang dibentuk oleh Presiden Mahmoud Abbas. Dan situasi di Jalur Gaza akan makin rumit, kata beberapa pengamat.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015