Jakarta (ANTARA Aceh) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan Komisi I akan melihat kualitas calon Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR.
"(Cocok atau tidak) tergantung nanti, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilihat," katanya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan dirinya sudah mendengar Letjen TNI (Purn) Sutiyoso ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.
Namun menurut dia secara formal belum ada disposisi surat ke Komisi I DPR RI terkait calon Kepala BIN karena harus dibacakan dahulu di Sidang Paripurna.
"Saya sudah dengar Pak Sutiyoso sudah diajukan namun secara formal belum ada disposisi ke Komisi I DPR RI," ujarnya.
Dia menilai Sutiyoso merupakan sosok yang gaul meskipun sudah tidak muda lagi namun penunjukkan Kepala BIN merupakan hak prerogatif presiden.
Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Aly menilai Sutiyoso merupakan sosok profesional dan pernah menjadi Panglima dan Gubernur DKI Jakarta.
Namun menurut dia, Sutiyoso harus menahan diri berbicara di depan publik karena menyangkut posisi Kepala BIN yang harus menjaga kerahasiaan negara.
"Saya sarankan untuk seorang intelijen agar bersifat introvert, sedikit menahan diri, menutup diri dan saat ini dia tidak bisa muncul lagi sebagai 'public figure'," katanya.
Dia menilai hal yang berat bagi Sutiyoso adalah apakah yang bersangkutan mampu menahan diri dan memilah mana hal yang boleh dibicarakan dan mana yang tidak boleh.
Menurut dia posisi Kepala BIN merupakan mendukung sistem dari kerja Presiden sehingga kemampuan menahan bicara berlebihan di publik harus dimiliki.
"Beliau tipe ekstrovert dan terbuka namun saat ini tidak bisa berbicara wacana di depan publik," katanya.
Selain itu menurut dia, Sutiyoso harus keluar dari PKPI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Menurut dia, calon Kepala BIN harus menyadari bahwa loyalitasnya saat ini harus total kepada negara sehingga jangan sampai posisinya saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan partainya.
"(Cocok atau tidak) tergantung nanti, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilihat," katanya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan dirinya sudah mendengar Letjen TNI (Purn) Sutiyoso ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.
Namun menurut dia secara formal belum ada disposisi surat ke Komisi I DPR RI terkait calon Kepala BIN karena harus dibacakan dahulu di Sidang Paripurna.
"Saya sudah dengar Pak Sutiyoso sudah diajukan namun secara formal belum ada disposisi ke Komisi I DPR RI," ujarnya.
Dia menilai Sutiyoso merupakan sosok yang gaul meskipun sudah tidak muda lagi namun penunjukkan Kepala BIN merupakan hak prerogatif presiden.
Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Aly menilai Sutiyoso merupakan sosok profesional dan pernah menjadi Panglima dan Gubernur DKI Jakarta.
Namun menurut dia, Sutiyoso harus menahan diri berbicara di depan publik karena menyangkut posisi Kepala BIN yang harus menjaga kerahasiaan negara.
"Saya sarankan untuk seorang intelijen agar bersifat introvert, sedikit menahan diri, menutup diri dan saat ini dia tidak bisa muncul lagi sebagai 'public figure'," katanya.
Dia menilai hal yang berat bagi Sutiyoso adalah apakah yang bersangkutan mampu menahan diri dan memilah mana hal yang boleh dibicarakan dan mana yang tidak boleh.
Menurut dia posisi Kepala BIN merupakan mendukung sistem dari kerja Presiden sehingga kemampuan menahan bicara berlebihan di publik harus dimiliki.
"Beliau tipe ekstrovert dan terbuka namun saat ini tidak bisa berbicara wacana di depan publik," katanya.
Selain itu menurut dia, Sutiyoso harus keluar dari PKPI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Menurut dia, calon Kepala BIN harus menyadari bahwa loyalitasnya saat ini harus total kepada negara sehingga jangan sampai posisinya saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan partainya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015