PBB (ANTARA Aceh) - Untuk menghapus kejahatan seksual terhadap anak-anak dari anggota pasukan penjaga perdamaian, PBB mengusulkan negara dengan catatan buruk pelanggaran hak anak-anak dilarang turut dalam tugas perdamaian.
Saran tersebut dikeluarkan badan diketuai penerima Nobel Perdamaian, Jose Ramos-Horta, yang bertugas meninjau penugasan PBB.
Ramos-Horta ditunjuk mengepalai badan tersebut pada tahun lalu sebelum muncul tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh anggota pasukan perdamaian PBB di Haiti dan Liberia.
Pada Selasa, dia akan menyerahkan laporan lengkap kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
Ringkasan laporan yang diperoleh AFP menunjukkan bahwa tentara yang berasal dari negara-negara pelanggar hak anak akan dilarang mengikuti misi perdamaian PBB.
Laporan sama juga mengusulkan hukuman tentara pelaku kejahatan seksual untuk dipublikasikan kepada khalayak umum.
Selain itu, negara asal tentara pelaku pelecehan seksual akan diberi waktu selama enam bulan untuk memberi hukuman sekaligus membentuk program bantuan bagi korban.
Kekebalan pasukan penjaga perdamaian bukan merupakan pembiaran, dan tidak boleh berlaku bagi personil PBB yang terbukti melakukan kejahatan seksual, demikian ringkasan laporan itu menyatakan.
Di sisi lain, Ramos-Horta menyarankan pemberian hak kepada setiap negara untuk mengadili staf sipil PBB.
Ramos-Horta mengatakan bahwa skandal yang menimpa pasukan PBB baru-baru ini "merupakan hal buruk yang dapat mencederai kredibilitas PBB".
AFP memberitakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB seringkali menggunakan jasa pekerja seks di negara-negara tempat mereka ditempatkan.
Sepertiga dari laporan pelecehan seksual dari personil PBB melibatkan anak di bawah usia 18 tahun.
Ada sekitar 480 tuduhan pelecehan seksual dari 2008 sampai 2013. Sebagian besar kasus berada di Republik Demokratik Kongo, Liberia, Haiti, Sudan, dan Sudan Selatan.
Selain rekomendasi soal pelecehan seksual terhadap anak-anak, panel yang dipimpin Ramos-Horta juga bertugas memberi saran terhadap perlindungan pasukan PBB yang semakin rentan diserang dengan tugas yang semakin banyak.
Sepanjang 15 tahun terakhir, konflik dari berbagai belahan dunia terus meningkat sementara di saat bersamaan, jumlah tentara PBB hanya naik menjadi 130.000 dari sebelumnya 110.000.
Tugas pasukan itu juga semakin berat karena selain harus melindungi warga sipil, mereka juga harus membantu negara tempat bertugas untuk menggelar pemilu.
Saran tersebut dikeluarkan badan diketuai penerima Nobel Perdamaian, Jose Ramos-Horta, yang bertugas meninjau penugasan PBB.
Ramos-Horta ditunjuk mengepalai badan tersebut pada tahun lalu sebelum muncul tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh anggota pasukan perdamaian PBB di Haiti dan Liberia.
Pada Selasa, dia akan menyerahkan laporan lengkap kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
Ringkasan laporan yang diperoleh AFP menunjukkan bahwa tentara yang berasal dari negara-negara pelanggar hak anak akan dilarang mengikuti misi perdamaian PBB.
Laporan sama juga mengusulkan hukuman tentara pelaku kejahatan seksual untuk dipublikasikan kepada khalayak umum.
Selain itu, negara asal tentara pelaku pelecehan seksual akan diberi waktu selama enam bulan untuk memberi hukuman sekaligus membentuk program bantuan bagi korban.
Kekebalan pasukan penjaga perdamaian bukan merupakan pembiaran, dan tidak boleh berlaku bagi personil PBB yang terbukti melakukan kejahatan seksual, demikian ringkasan laporan itu menyatakan.
Di sisi lain, Ramos-Horta menyarankan pemberian hak kepada setiap negara untuk mengadili staf sipil PBB.
Ramos-Horta mengatakan bahwa skandal yang menimpa pasukan PBB baru-baru ini "merupakan hal buruk yang dapat mencederai kredibilitas PBB".
AFP memberitakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB seringkali menggunakan jasa pekerja seks di negara-negara tempat mereka ditempatkan.
Sepertiga dari laporan pelecehan seksual dari personil PBB melibatkan anak di bawah usia 18 tahun.
Ada sekitar 480 tuduhan pelecehan seksual dari 2008 sampai 2013. Sebagian besar kasus berada di Republik Demokratik Kongo, Liberia, Haiti, Sudan, dan Sudan Selatan.
Selain rekomendasi soal pelecehan seksual terhadap anak-anak, panel yang dipimpin Ramos-Horta juga bertugas memberi saran terhadap perlindungan pasukan PBB yang semakin rentan diserang dengan tugas yang semakin banyak.
Sepanjang 15 tahun terakhir, konflik dari berbagai belahan dunia terus meningkat sementara di saat bersamaan, jumlah tentara PBB hanya naik menjadi 130.000 dari sebelumnya 110.000.
Tugas pasukan itu juga semakin berat karena selain harus melindungi warga sipil, mereka juga harus membantu negara tempat bertugas untuk menggelar pemilu.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015