Meulaboh (ANTARA Aceh) - Ketua Komisi-B DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh, Masrizal menyarankan pihak PT PLN untuk melakukan penyesuaian data dengan pemerintah daerah dalam penyaluran subsidi listrik bagi masyarakat miskin yang dikucurkan pada awal 2016.
"Kalau memang ingin mudah harus duduk bersama, pihak PLN harus terbuka bahwa ada program subsidi listrik dan melakukan komunikasi dengan pemda agar tidak ada penyalahgunaan pendataan. Kita DPR bisa memintakan pemda betul-betul memberikan data akurat," katanya di Meulaboh, Rabu.
Hal tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah pusat melakukan pengurangan subsidi listrik/listrik kepada masyarakat dengan kriteria tertentu. Ini merupakan program pemerintah dalam upaya memangkas subsidi listrik kemudian hanya diberikan kepada rakyat miskin dan rentan miskin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pendataan penerima subsidi listrik ini berpotensi menjadi lahan penyalahgunaan wewenang, karena itu perpaduan data harus dilakukan baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pendataan sendiri PT PLN dengan data yang ada di daerah.
Menurut Masrizal, dari lembaga pemerintah itu memiliki plus minusnya, data BPS dapat dipercaya keakurantannya namun dipertanyakan aktualitasnya, sementara data dari pemda memiliki kelebihan namun banyak tidak ter up-gred.
"Apalagi kalau memang dilakukan pendataan sendiri, tidak selamanya pendataan orang miskin benar atau tepat sasaran, ada orang tidak miskin juga dimasukan. Makanya saya sampaikan setiap yang gratis diawal itu pasti sangat rawan penyalahgunaan," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, apabila melihat dari isyarat sasaran penerima manfaat listrik gratis ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari aparatur pemerintahan desa sampai ke pemerintah pusat sehingga tepat sasaran.
Persoalan pengucuran pengurangan bahan subsidi kepada orang miskin selama ini sering menuai masalah di daerah, sebagai wakil rakyat tentunya mengharapkan program pemerintah pusat yang sangat baik ini tidak menambah permasalahan baru apabila semua pihak terbuka.
Pemerintah daerah kata Masrizal sangat menyambut baik kebijakan demikian, namun tetap saja dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan dalam realisasi pemanfaatan, karena itu pihak legislatif juga akan terus memantau perkembangan pendataan sampai kepada realisasi subsidi litrik ini.
"Kita di daerah tentunya menyambut baik program ini tapi ya seperti saya sampaikan tadi harus ada perpaduan data, bila tidak dilakukan ini berujung akan ada masalah tentang tidak tapatnya sasaran penerima," katanya menambahkan.
"Kalau memang ingin mudah harus duduk bersama, pihak PLN harus terbuka bahwa ada program subsidi listrik dan melakukan komunikasi dengan pemda agar tidak ada penyalahgunaan pendataan. Kita DPR bisa memintakan pemda betul-betul memberikan data akurat," katanya di Meulaboh, Rabu.
Hal tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah pusat melakukan pengurangan subsidi listrik/listrik kepada masyarakat dengan kriteria tertentu. Ini merupakan program pemerintah dalam upaya memangkas subsidi listrik kemudian hanya diberikan kepada rakyat miskin dan rentan miskin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pendataan penerima subsidi listrik ini berpotensi menjadi lahan penyalahgunaan wewenang, karena itu perpaduan data harus dilakukan baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pendataan sendiri PT PLN dengan data yang ada di daerah.
Menurut Masrizal, dari lembaga pemerintah itu memiliki plus minusnya, data BPS dapat dipercaya keakurantannya namun dipertanyakan aktualitasnya, sementara data dari pemda memiliki kelebihan namun banyak tidak ter up-gred.
"Apalagi kalau memang dilakukan pendataan sendiri, tidak selamanya pendataan orang miskin benar atau tepat sasaran, ada orang tidak miskin juga dimasukan. Makanya saya sampaikan setiap yang gratis diawal itu pasti sangat rawan penyalahgunaan," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, apabila melihat dari isyarat sasaran penerima manfaat listrik gratis ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari aparatur pemerintahan desa sampai ke pemerintah pusat sehingga tepat sasaran.
Persoalan pengucuran pengurangan bahan subsidi kepada orang miskin selama ini sering menuai masalah di daerah, sebagai wakil rakyat tentunya mengharapkan program pemerintah pusat yang sangat baik ini tidak menambah permasalahan baru apabila semua pihak terbuka.
Pemerintah daerah kata Masrizal sangat menyambut baik kebijakan demikian, namun tetap saja dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan dalam realisasi pemanfaatan, karena itu pihak legislatif juga akan terus memantau perkembangan pendataan sampai kepada realisasi subsidi litrik ini.
"Kita di daerah tentunya menyambut baik program ini tapi ya seperti saya sampaikan tadi harus ada perpaduan data, bila tidak dilakukan ini berujung akan ada masalah tentang tidak tapatnya sasaran penerima," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015