Meulaboh (ANTARA Aceh) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Ustd Ahmad Rifai menyarankan agar penempatan pejabat negara ke daerah beragama Islam untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.
"Sesuai pemberian kekhususan Aceh, kami harapkan agar pejabat stuktural mohonlah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, artinya jangan pejabat nonmuslim karena ini akan jadi masalah," katanya di Meulaboh, Jum'at.
Hal itu disampaikan dalam diskusi dan temu ramah bersama Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah yang berkunjung selama dua hari di wilayah itu. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah, Kapolres AKBP Teguh Priyambodo Nugroho, Rektor UTU Meulaboh Prof Jasman J Ma'ruf, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan muslim dan unsur pejabat di Aceh.
Menurut dia, bila tidak demikian maka masyarakat Aceh mayoritas muslim dalam kondisi dilematis ketika dihadapkan dengan suatu kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
"Terutama kepada anggotanya yang Islam itu setengah hati mengikut pimpinannya, saya menitipkan harapan melalui bapak Wakil Ketua DPR, agar pejabat baik unsur apa pun itu yang dikirim ke Aceh sesuaikan dengan kondisi masyarakat," imbuhnya.
MPU Aceh Barat juga sempat mengutarakan sebuah isu yang berkembang terkait pendirian rumah ibadah (gereja) ukuran raksasa untuk Aceh Barat dan Nagan Raya, hal itu sudah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyampaikan, umat Islam harus optimis dengan keadaan tersebut, disamping etika pejabat yang ditempatkan dalam hubungan beragama itu harus disesuaikan dan tidak ada persoalan.
"Di zaman Rasul dan Khalifah sendiri, nonmuslim pun masuk dalam struktur negara dengan tugas-tugas tertentu. Kita harus memikirkan cara yang moderat supaya orang mengerti orang Islam, supaya orang percaya pada Islam," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, terlebih lagi mengenai isu berkembang soal pembangunan gereja, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masyarakat Aceh jangan mau diprovokasi, harus dibicarakan baik-baik dan hal tersebut juga tidak masalah.
"Kita orang baik dan beradab, bicarakanlah tidak ada masalah pak, jika di satu tempat kelompok agama tertentu memerlukan tempat ibadah, kita harus pasang badan untuk tempat ibadah mereka, itulah moral agama," katanya menambahkan.
Menurut Fahri Hamzah, Indonesia harus menjadi mercusuar dari peradaban Islam, jangan mau diadu domba dan rakyat Indonesia diminta tidak terusik dengan orang-orang yang sengaja mengganggu anak bangsa.
"Sesuai pemberian kekhususan Aceh, kami harapkan agar pejabat stuktural mohonlah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, artinya jangan pejabat nonmuslim karena ini akan jadi masalah," katanya di Meulaboh, Jum'at.
Hal itu disampaikan dalam diskusi dan temu ramah bersama Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah yang berkunjung selama dua hari di wilayah itu. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah, Kapolres AKBP Teguh Priyambodo Nugroho, Rektor UTU Meulaboh Prof Jasman J Ma'ruf, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan muslim dan unsur pejabat di Aceh.
Menurut dia, bila tidak demikian maka masyarakat Aceh mayoritas muslim dalam kondisi dilematis ketika dihadapkan dengan suatu kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
"Terutama kepada anggotanya yang Islam itu setengah hati mengikut pimpinannya, saya menitipkan harapan melalui bapak Wakil Ketua DPR, agar pejabat baik unsur apa pun itu yang dikirim ke Aceh sesuaikan dengan kondisi masyarakat," imbuhnya.
MPU Aceh Barat juga sempat mengutarakan sebuah isu yang berkembang terkait pendirian rumah ibadah (gereja) ukuran raksasa untuk Aceh Barat dan Nagan Raya, hal itu sudah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyampaikan, umat Islam harus optimis dengan keadaan tersebut, disamping etika pejabat yang ditempatkan dalam hubungan beragama itu harus disesuaikan dan tidak ada persoalan.
"Di zaman Rasul dan Khalifah sendiri, nonmuslim pun masuk dalam struktur negara dengan tugas-tugas tertentu. Kita harus memikirkan cara yang moderat supaya orang mengerti orang Islam, supaya orang percaya pada Islam," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, terlebih lagi mengenai isu berkembang soal pembangunan gereja, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masyarakat Aceh jangan mau diprovokasi, harus dibicarakan baik-baik dan hal tersebut juga tidak masalah.
"Kita orang baik dan beradab, bicarakanlah tidak ada masalah pak, jika di satu tempat kelompok agama tertentu memerlukan tempat ibadah, kita harus pasang badan untuk tempat ibadah mereka, itulah moral agama," katanya menambahkan.
Menurut Fahri Hamzah, Indonesia harus menjadi mercusuar dari peradaban Islam, jangan mau diadu domba dan rakyat Indonesia diminta tidak terusik dengan orang-orang yang sengaja mengganggu anak bangsa.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015