Sejumlah aktivis yang tergabung dalam front mahasiswa dan rakyat Aceh menggugat melakukan aksi ke kantor Gubernur Aceh mendesak Gubernur Nova Iriansyah segera menuntaskan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat hari ini.
"Gubernur Aceh harus segera menyelesaikan masalah Aceh, mulai dari agraria sampai masalah JKA," kata Koordinator Front Mahasiswa Eri Ezi di sela-sela aksi, di Banda Aceh, Rabu.
Eri mengatakan, dalam aksi hari ini mereka menuntut beberapa hal kepada Gubernur Aceh yakni segera menyelesaikan permasalahan agraria di Aceh, serta cabut mencabut izin HGU bermasalah.
"Kita juga mengultimatum Gubernur Aceh melalui BPN untuk segera mengukur dan menetapkan wilayah HGU antara PT Setya Agung dengan Gampong Batee 8 di Aceh Utara," ujarnya.
Tak hanya persoalan agraria, mahasiswa ini juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi jaminan kesehatan Aceh (JKA) hingga dilakukan audit data tahunan.
Kemudian, lanjut Eri, meminta Pemerintah Aceh untuk menghadirkan pabrik hilir CPO di Aceh, serta pemerintah secepatnya menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Selanjutnya, mereka juga mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut PP Nonor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Karena dapat melemahkan proses implementasi UUPA, sehingga menjadi pengkhianatan terhadap MoU Helsinki," demikian Eri.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Gubernur Aceh harus segera menyelesaikan masalah Aceh, mulai dari agraria sampai masalah JKA," kata Koordinator Front Mahasiswa Eri Ezi di sela-sela aksi, di Banda Aceh, Rabu.
Eri mengatakan, dalam aksi hari ini mereka menuntut beberapa hal kepada Gubernur Aceh yakni segera menyelesaikan permasalahan agraria di Aceh, serta cabut mencabut izin HGU bermasalah.
"Kita juga mengultimatum Gubernur Aceh melalui BPN untuk segera mengukur dan menetapkan wilayah HGU antara PT Setya Agung dengan Gampong Batee 8 di Aceh Utara," ujarnya.
Tak hanya persoalan agraria, mahasiswa ini juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi jaminan kesehatan Aceh (JKA) hingga dilakukan audit data tahunan.
Kemudian, lanjut Eri, meminta Pemerintah Aceh untuk menghadirkan pabrik hilir CPO di Aceh, serta pemerintah secepatnya menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Selanjutnya, mereka juga mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut PP Nonor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Karena dapat melemahkan proses implementasi UUPA, sehingga menjadi pengkhianatan terhadap MoU Helsinki," demikian Eri.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022