Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh untuk segera memfungsikan Rumah Sakit Regional yang terletak di sejumlah daerah, dalam upaya memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun 2021 Iskandar Usman Al Farlaky di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pembangunan rumah sakit regional di Langsa, Bireuen, Tekengon, Meulaboh dan Tapaktuan telah menghabiskan anggaran Rp828,2 miliar sejak 2016-2021, namun hingga kini belum berfungsi.
“Seharusnya Rumah Sakit Regional Takengon dan Tapaktuan sudah dapat difungsikan pada tahun 2022 namun faktanya di lapangan hingga saat ini belum difungsikan,” kata Iskandar.
Baca juga: Pimpin sidang DPRA perdana, Pon Yaya baca usulan pemberhentian Gubernur Aceh
Hal itu disampaikan Iskandar saat menyampaikan rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Aceh tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRA.
Iskandar menyebutkan kehadiran RS Regional sangat penting bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi dengan baik.
Baca juga: Bangun rumah dhuafa, Safaruddin ingatkan tak ada pihak yang pungli
Namun, lanjut dia, target pembangunan dan pengembangan RS Regional itu hingga kini ini masih menjadi proyek yang gagal dan belum bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti RS Regional di Kota Langsa, proyek lanjutan pada 2021 yang bernilai kontrak Rp31,6 miliar, namun masih belum ada wujud bangunan.
“Anggaran yang tersedia pada tahun 2021 justru ditujukan pada pembangunan pagar, sementara bangunan utama RS sudah ada yang mulai tampak mengalami kerusakan sebelum digunakan,” katanya.
Baca juga: Safaruddin serap aspirasi warga Manggeng Raya di Abdya
Padahal, kata Iskandar, dengan difungsikan sejumlah rumah sakit regional itu maka akan mengurangi angka rujukan pasien dari kabupaten/kota ke RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh.
Sehingga, dalam rekomendasi itu DPRA meminta agar Pemerintah Aceh fokus menyelesaikan satu hingga dua unit rumah sakit setiap tahunnya, supaya dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Misalkan, kata dia, fokus untuk mengoperasikan RS Regional Langsa diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Begitu juga dengan rumah sakit regional di kawasan barat selatan Aceh yakni RS Regional Meulaboh.
Apabila kedua lokasi ini mencapai target pembangunan seperti yang diharapkan, maka gelombang rujukan masyarakat Aceh dari wilayah pesisir timur dan barat selatan dapat ditekan.
“Sehingga pasien tidak menumpuk di Rumah Sakit dr Zainoel Abidin Banda Aceh,” katanya.
Selain itu, DPRA juga meminta Pemerintah Aceh meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit di bawah kewenangan provinsi. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit, salah satunya mesin pendingin di ruangan perawatan pasien tidak berfungsi, serta beberapa fasilitas pendukung.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun 2021 Iskandar Usman Al Farlaky di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pembangunan rumah sakit regional di Langsa, Bireuen, Tekengon, Meulaboh dan Tapaktuan telah menghabiskan anggaran Rp828,2 miliar sejak 2016-2021, namun hingga kini belum berfungsi.
“Seharusnya Rumah Sakit Regional Takengon dan Tapaktuan sudah dapat difungsikan pada tahun 2022 namun faktanya di lapangan hingga saat ini belum difungsikan,” kata Iskandar.
Baca juga: Pimpin sidang DPRA perdana, Pon Yaya baca usulan pemberhentian Gubernur Aceh
Hal itu disampaikan Iskandar saat menyampaikan rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Aceh tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRA.
Iskandar menyebutkan kehadiran RS Regional sangat penting bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi dengan baik.
Baca juga: Bangun rumah dhuafa, Safaruddin ingatkan tak ada pihak yang pungli
Namun, lanjut dia, target pembangunan dan pengembangan RS Regional itu hingga kini ini masih menjadi proyek yang gagal dan belum bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti RS Regional di Kota Langsa, proyek lanjutan pada 2021 yang bernilai kontrak Rp31,6 miliar, namun masih belum ada wujud bangunan.
“Anggaran yang tersedia pada tahun 2021 justru ditujukan pada pembangunan pagar, sementara bangunan utama RS sudah ada yang mulai tampak mengalami kerusakan sebelum digunakan,” katanya.
Baca juga: Safaruddin serap aspirasi warga Manggeng Raya di Abdya
Padahal, kata Iskandar, dengan difungsikan sejumlah rumah sakit regional itu maka akan mengurangi angka rujukan pasien dari kabupaten/kota ke RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh.
Sehingga, dalam rekomendasi itu DPRA meminta agar Pemerintah Aceh fokus menyelesaikan satu hingga dua unit rumah sakit setiap tahunnya, supaya dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Misalkan, kata dia, fokus untuk mengoperasikan RS Regional Langsa diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Begitu juga dengan rumah sakit regional di kawasan barat selatan Aceh yakni RS Regional Meulaboh.
Apabila kedua lokasi ini mencapai target pembangunan seperti yang diharapkan, maka gelombang rujukan masyarakat Aceh dari wilayah pesisir timur dan barat selatan dapat ditekan.
“Sehingga pasien tidak menumpuk di Rumah Sakit dr Zainoel Abidin Banda Aceh,” katanya.
Selain itu, DPRA juga meminta Pemerintah Aceh meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit di bawah kewenangan provinsi. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit, salah satunya mesin pendingin di ruangan perawatan pasien tidak berfungsi, serta beberapa fasilitas pendukung.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022