Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat Tgk Rahmat Saputra meminta Pemerintah Aceh Barat untuk menghentikan pemberian izin pendirian Indomaret karena dinilai dapat mematikan usaha kecil dan pedagang tradisional di Meulaboh.
"Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak lagi mengizinkan penambahan gerai Indomaret di Kota Meulaboh," kata Tgk Rahmat Saputra dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Jumat.
Tgk Rahmat berharap Pemerintah Aceh Barat harus berpihak pada rakyat dalam menyusun kebijakannya, yaitu kepada pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional. Sebab dampak dari menjamurnya Indomaret sangat dirasakan oleh masyarakat.
"Dengan menjamurnya gerai Indomaret, usaha kecil dan pedagang tradisional pasti akan berkurang omsetnya, bahkan bisa tutup. Ini tidak hanya terjadi didaerah kita, tetapi juga di daerah lain yang terlambat membuat regulasi tentang izin minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart," ujarnya.
Karena itu, Rahmat mendesak pemerintah untuk menghentikan pendirian Indomaret, dan untuk izin yang telah diberikan perlu dievaluasi kembali.
Selain itu, pemerintah juga harus berpihak pada rakyat dengan membina dan memberdayakan para pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional agar usahanya dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga bisa berkembang.
Seharusnya, lanjut Tgk Rahmat, Pemkab Aceh Barat belajar dari Pemda Sumatera Barat yang tidak memberikan izin kepada Indomaret dan Alfamart untuk melindungi bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah tersebut.
Apalagi saat ini Pemkab Aceh Barat sedang membangun tugu kongres santri Pancasila dan balai Pancasila. Seharusnya implementasi nilai-nilai Pancasila dengan melindungi pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional juga dapat diwujudkan.
“Saya melihat bagaimana susahnya pedagang kecil disekitar kita untuk survive. Kita harus tergerak untuk membantu dan mendukung mereka," demikian Tgk Rahmat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak lagi mengizinkan penambahan gerai Indomaret di Kota Meulaboh," kata Tgk Rahmat Saputra dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Jumat.
Tgk Rahmat berharap Pemerintah Aceh Barat harus berpihak pada rakyat dalam menyusun kebijakannya, yaitu kepada pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional. Sebab dampak dari menjamurnya Indomaret sangat dirasakan oleh masyarakat.
"Dengan menjamurnya gerai Indomaret, usaha kecil dan pedagang tradisional pasti akan berkurang omsetnya, bahkan bisa tutup. Ini tidak hanya terjadi didaerah kita, tetapi juga di daerah lain yang terlambat membuat regulasi tentang izin minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart," ujarnya.
Karena itu, Rahmat mendesak pemerintah untuk menghentikan pendirian Indomaret, dan untuk izin yang telah diberikan perlu dievaluasi kembali.
Selain itu, pemerintah juga harus berpihak pada rakyat dengan membina dan memberdayakan para pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional agar usahanya dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga bisa berkembang.
Seharusnya, lanjut Tgk Rahmat, Pemkab Aceh Barat belajar dari Pemda Sumatera Barat yang tidak memberikan izin kepada Indomaret dan Alfamart untuk melindungi bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah tersebut.
Apalagi saat ini Pemkab Aceh Barat sedang membangun tugu kongres santri Pancasila dan balai Pancasila. Seharusnya implementasi nilai-nilai Pancasila dengan melindungi pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional juga dapat diwujudkan.
“Saya melihat bagaimana susahnya pedagang kecil disekitar kita untuk survive. Kita harus tergerak untuk membantu dan mendukung mereka," demikian Tgk Rahmat.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022